SOAL KEMISKINAN. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Pemkab Wonogiri, Rabu (15/1/2025), membahas soal penanganan kemiskinan. (foto danik)
WONOGIRI – Provinsi Jateng masuk ke dalam wilayah dengan kemiskinan cukup tinggi secara nasional. Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Bidang Keuangan yang mengacu pada optimalisasi program bantuan Kredit Usaha Kecil dan Sinergi Pemanfaatan CSR.
“Komisi C sedang melakukan pengawasan dalam konteks kebijakan, yang disini temanya pengentasan kemiskinan di Jateng. Hal ini dikarenakan Jateng angka kemiskinannya mencapai 10,47 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dalam konteks ini, kami ingin mencari informasi, apa yang sudah dilakukan OPD dalam pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan, kebijakannya di bidang keuangan, apalagi dalam penyaluran kredit usaha kecil serta pemanfaatan CSR dalam pengentasan kemiskinan di Jateng,” jelasnya, saat berdiskusi dengan Pemkab Wonogiri di Ruang Grimanik, Gedung Setda, Kabupaten Wonogiri, Rabu (15/1/2025).
Menanggapinya, Arif Widodo selaku Plt. Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kabupaten Wonogiri menjelaskan mengenai program-program pelatihan yang sudah dijalankan di Kabupaten Wonogiri. Meski begitu, angka kemiskinannya masih tinggi, mengingat masih rendahnya kualitas pembangunan manusia dan pembangunan antar wilayah.
Dikatakan, upaya dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri adalah dengan penyediaan lapangan kerja, memberikan pelatihan ketrampilan berwiraswasta, dan penyediaan fasilitas umum yang terjangkau. Lalu, upaya pengurangan beban masyarakat dengan memberikan pendidikan gratis, perlindungan dan jaminan sosial, program tuntas RTLH, penanganan kerawanan pangan dan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan gratis di bangsal kelas III di RSU, beasiswa imapres bagi mahasiswa dari masyarakat desa yang terkendala secara ekonomi. Selain itu, juga dilakukan sejumlah langkah investasi untuk mengurangi beban masyarakat miskin berupa CSR.
“CSR di Kabupaten Wonogiri melalui Bank Jateng sampai 2024 ini mencapai Rp 466.650.000 ditambah Rp 4 miliar. Lalu, CSR BNI ada rumah BUMN senilai Rp 91.565.000 dan CSR Kabupaten dari Djarum Foundation. Juga, ada bantuan sambungan air minum 505 KK (Kepala Keluarga) Desa Gendayakan Kecamatan Karang Gupito,” jelas Arif.
Setelah mendapat penjelasan dari Arif Widodo, Wakil Ketua Komisi C Deddy Endriyatno berharap ada kejelasan dalam proses penyaluran bantuan kepada KK miskin. Tujuannya supaya lebih tepat sasaran dan dapat dikembangkan.
“Kadang kami memberi bantuan kepada warga miskin itu kekurangannya adalah kemampuan mengolah modal usaha menjadi sesuatu yang menghasilkan. Misal satu kelompok, semua KK miskin di suatu desa, ini tidak akan berkembang. Namun, bila ada salah satu KK yang bisa mengembangkan usaha dalam mengelola bantuan, itu yang akan diberikan bantuan, bukan KK miskinnya. Hal itu dilakukan untuk membantu mengajak warga KK miskin untuk bekerja supaya bisa mengentaskan kemiskinannya dan mengembangan usahanya. Karena, tidak semua masyarakat KK miskin bisa mengelola bantuannya,” jelas Dedy.
Dalam hal pengentasan kemiskinan itu, Wahyu Widayati selaku Kepala Dinas Perdagangan & KUKM Kabupaten Wonogiri mengatakan ada kendala yang dialami pemkab saat ini. Dijelaskannya, dalam APBD, ada subsidi bunga pinjaman dan pada 2024 lalu telah tersalurkan sekitar Rp 413 juta, lalu untuk pelatihan ada Rp 1.250.000.000 bertujuan mendukung perekonomian di Kabupaten Wonogiri.
“Itu kami bekerja sama dengan BUMD yaitu BPR BKK Wonogiri dab BPR BKK Jateng. Hal itu dinilai cukup efektif dalam usaha mikro. Nanti, BUMD yang melakukan koreksi apakah usaha itu layak mendapatkan bantuan atau tidak dan dari dinas yang melakukan pantauan. Kendala yang dihadapi adalah merebaknya virus PMK yang menyerang ternak di Wonogiri yang cukup signifikan. Banyak kematian sapi hingga 67 ekor sapi mati, dampak ekonominya di petani dan peternak. Saat ini, pemerintah berupaya menanggulangi agar PMK di Wonogiri dihambat ataupun dihentikan dalam penularannya. Kami juga telah melakukan penutupan pasar hewan selama 2 minggu yang dampaknya sangat besar dalam perekonomian untuk masyarakat,” jelas Wahyu.
Mengenai adanya tumpang tindih dengan program dari Kemendagri, hal itu menjadi urusan dari tiap OPD dan sudah diminimalisir karena tiap OPD juga sudah memiliki tupoksi masing-masing. Efektif atau tidaknya, jika dilihat dari hasil capaian pada 2022 sampai 2024, penurunan angka kemiskinannya lebih baik yakni hingga 0,23%.
“Itu kami nilai efektif tapi masih perlu kami optimalkan lagi. Kendala paling mencolok adalah rendahnya SDM masyarakat Wonogiri karena tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut dikarenakan terkendala infrastruktur pendidikan yang masih kurang di Wonogiri, terlebih di daerah yang masyarakatnya miskin,” tambahnya. (bintari/ariel)
