SOAL ASET. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal aset daerah untuk PAD di Kantor Cabang Dinas X DLHK Provinsi Jateng, Senin (9/3/2026). (foto azam hanif adin)
SURAKARTA – Diskusi mengenai optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus bergulir. DPRD Provinsi Jateng mendorong adanya rumusan guna membantu pembuatan regulasi yang mendukung peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto menjelaskan saat ini perlu melihat semua potensi yang ada untuk menyehatkan target PAD. Salah satunya adalah optimalisasi aset di Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro di Kabupaten Karanganyar.
“Kita harus mulai untuk bergeser dalam penghimpunan PAD Jateng. Bergeser dari besaran pajak ke retribusi. Kita optimalkan dulu pelayanan kepada masyarakat seperti fasilitas, pelayanan, program di Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro ini,” katanya di komplek Cabang Dinas X Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng, Senin (9/3/2026).
Ia menambahkan pentingnya sinergi lintas dinas dan sektor untuk bisa mengoptimalkan Aset Pemerintah Daerah, khususnya yang dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng. Mengingat salah satu yang bisa mendorong dari tipe DLHK ini adalah di sektor pariwisata, baik Spot, Event, Krita maupun Kuliner, ia merasa perlu untuk bersinergi dengan Dinas PUPR berkaitan akses dan sarpras serta sinergi dengan Dinas Pariwisata agar masuk dalam wisata unggulan.
“Jadi untuk mindset, kita harus juga bergeser, kita berikan pelayanan prima dulu, baru nanti retribusi akan mengikuti. Untuk memulai memang kita tidak bisa hanya lihat dari APBD kita, tidak cukup. Maka, perlu untuk sinergi antar dinas bahkan mungkin dengan swasta,” jelasnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Dedy Endriyatno menjelaskan perlunya pemberdayaan masyarakat sekitar seperti Pokdawis. Menurut dia sinergi itu akan mempermudah untuk pengembangan potensi wisata dan optimalisasi PAD.
Selain itu, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Anton Lami Suhadi menggambarkan mengenai potensi aset yang dikelola DLHK. Kolaborasi dalam komunikasi dalam kewenangan itu untuk penunjang peningkatan PAD.
Kepala DLHK Provinsi Jateng Widi Hartanto menjelaskan target PAD 2025 sebesar 109,22%. Salah satu unggulan adalah Bukit Mongkrang yang pada 2025 ada pemindahan aset dari Perhutani ke Pemerintah Provinsi Jawa tengah dengan jumlah sumbangan PAD sebesar Rp 649 juta rupiah.
“Target PAD untuk DLHK pada 2026 ini adalah Rp 3 miliar dengan kondisi aset yang masih menjadi primadona adalah Bukit Mungkrang yang ada di kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro. Kebetulan juga Hutan Provinsi baru 1 di Karanganyar sampai Wonogiri ini. Kami sedang persiapkan untuk pengelolaan hutan di kawasan kaki Gunung Muria. Semoga bisa jadi tahura baru,” cerita Widi kepada Komisi C DPRD Provinsi Jateng. (azam/priyanto)
