BISNIS TRANSPORTASI. Komisi C DPRD Provinsi Jateng bediskusi dengan jajaran Direksi PT AMI, Kabupaten Bantul, Jumat (19/9/2025), membahas soal bisnis transportasi yang dikelola BUMD. (foto ayu danik)
BANTUL – Peningkatan kinerja BUMD masih mendapat sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Untuk itu, Komisi C melaksanakan studi komparasi tentang BUMD ke PT Anindya Mitra Internasional (AMI) di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/9/2025).
Disana, rombongan Dewan bertemu dan berdiskusi dengan jajaran direksi PT. AMI. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C Bambang Hariyanto menyampaikan bahwa pihaknya ingin mengetahui bagaimana PT AMI sebagai BUMD bisa mengelola transportasi dan mampu mempertahankan kinerja baiknya.
“Kami di Jateng memiliki TransJateng yang saat ini dikelola Dishub dan nanti akan diubah ke PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), itu masih menjadi pembahasan. Kami ingin tahu, dampak pengelolaannya apabila lepas dari dinas kepada masyarakat apa ke depannya. Lalu harapannya, dengan kunjungan ini, kami bisa mendapat informasi sehingga nantinya JTAB bisa berkembang lebih maksimal,” jelasnya.
Anggota Komisi C Asrar juga menyoroti mengenai subsidi dari pemerintah yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis transportasi. Harapannya, supaya bisa berkembang dengan pengelolaan yang baik.
“Saya salut dengan PT AMI yang berani berbisnis transportasi karena bisnis transportasi sangat susah sekali. Banyak yang tutup karena tidak bisa berkompetisi di dunia transportasi. Dari Jateng seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, ada TransJateng yang sekarang masih dikelola di Dishub. Di Kota Semarang ada bis feeder dan berhasil. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk subsidinya pasti besar, berapa persen yang diberikan pemerintah DIY?” tanya Asrar.
Anggota Komisi C lainnya, Muhammad Afif, juga menanyakan soal modal yang diberikan pemerintah DIY kepada PT AMI. Selain itu Anggota Komisi C Catur Agus Saptono juga meminta detil dari 6 usaha, mana yang rugi dan mana yang untung.
Menanggapi Dewan, Hernowo Bambang Priyatno selaku Direktur PT AMI menjelaskan bahwa awalnya ada 5 perusahaan daerah yang akhirnya bergabung menjadi satu. Diantaranya PD Adi Charma, PD Pertambangan Mangan, PO Arga Jasa, PD Purosari, dan PD Percetakan Negeri.
“Untuk transportasi sendiri, awalnya dikelola UPT Dishub, lalu ada BUMD, lalu diberi kebebasan AMI sejak 2008. Operasi awalnya dari Trans Jogja. Biaya awal kami sekitar Rp 100 miliar dan besaran subsidi Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar per tahun. Lalu, untuk pendapatan dari tiket mencapai Rp 13 miliar sampai Rp 15 miliar per tahunnya,” kata Hernowo.
“Kalau ditanyakan satu persatu, dari transportasi kami rugi, tapi sudah tercover dari unit usaha lainnya. Ini menjadi catatan penting karena kami harus mengembalikan sepenuhnya dan harus tertib administrasi, pembiayaan serta dikumentasinya. Alhamdulillah, sudah selesai pada tahun ini. Semua ini dilakukan karena kami melihatnya secara makro. Dengan kami menyediakan transportasi secara makro, maka spending dari warga akan kecil dan pengeluaran warga akan dikeluarkan dibiaya lainnya yang bisa meningkatkan PAD,” tandasnya. (bintari/ariel)
