PANTAU SISWA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat memantau Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta, Senin (8/9/2025). (foto dedek sekarsari)
SURAKARTA – Sekolah Rakyat merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Mendukung hal itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng memantau pelaksanaan program tersebut, salah satunya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta.
“Terimakasih untuk Dinas Sosial Provinsi Jateng yang kini sudah mempunyai 12 Sekolah Rakyat di Jateng dan itu sangat luar biasa,” ucap Ketua Komisi E DPRD , Messy Widiastuti, Senin (8/9/2025).
Ia mengaku Sekolah Rakyat sangat bermanfaat bagi anak-anak yang tidak berkesempatan belajar di negeri atau swasta. Diharapkannya, pemerintah dapat menyiapkan Sekolah Rakyat untuk tingkat SMP dan SMA di Jateng.
Menanggapinya, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta Sephinta Shinta Sari menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial. Untuk penyelenggaraannya, sesuai dengan dasar hukum dan legalitas dari instruksi presiden.
“Belum ada 2 bulan sekolah beroperasi, tentu saja punya harapan besar bisa memberikan penguatan kepada anak-anak dan memotivasi ke guru kami. Ini masih awal dan kami butuh penguatan dari Komisi E DPRD Provinsi Jateng,” harap Sephinta.
Sementara, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Bagus Suryokusumo mengingatkan agar keamanan di Sekolah Rakyat harus selalu dijaga seperti kondisi asrama antara putri dan putra yang harus terjaga rapi. Ia menilai seharusnya Sekolah Rakyat itu berada dalam kewenangan Dinas Pendidikan.
“Ini sangat menarik karena bisa memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah agar mereka tetap bisa merasakan proses belajar mengajar,” kata Bagus.
Senada, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid juga memberi masukan agar pihak sekolah ‘menjemput bola’ ke masyarakat. Dengan begitu, anak-anak usia sekolah dengan kategori tertentu dapat menjadi prioritas dan hal itu sudah sangat praktis.
“Sehingga, ini tidak hanya sekedar model panti tapi lebih bagaimana membungkus masyarakat yang putus sekolah,” ujar Abdul.
Kepala Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Nova Dwiyanto, juga menjelaskan anggaran Sekolah Rakyat bersumber dari APBN. Termasuk soal pembangunan gedung, yang juga sumber dananya dari APBN.
“Yang pasti, semua anak harus tercover sama BPJS Kesehatan. Sekolah itu dikerucutkan untuk akses masyarakat yang anaknya kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan sekolah. Instruksi Pak Presiden, Sekolah Rakyat tersebut untuk menciptakan generasi baru dan pola pikir baru,” jelas Nova. (dedek/ariel)
