CILACAP – Komisi D DPRD Jateng memantau paket kegiatan bidang pelaksana jalan provinsi wilayah barat, yang berada di Jalan Buntu-Kroya-Slarang, Kabupaten Cilacap, Kamis (1/8/2019). Di sana, rombongan Komisi D diterima oleh PPTK Bina Marga Prov Jateng Gunawan Setya.
JAKARTA – Revisi Raperda Ketenagalistrikan Jateng sudah sampai pada babak akhir penyelesaian. Usai uji publik di Hotel Wujil beberapa waktu lalu, Komisi D DPRD Jateng melanjutkan melakukan konsultasi akhir ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
UNGARAN – Komisi D DPRD Jateng menggelar uji publik Raperda Ketenagalistrikan Provinsi Jawa Tengah di Hotel Wujil Kabupaten Semarang, Selasa (22/7/2019).
WONOGIRI – Komisi D DPRD Jateng meminta kepada pihak kontraktor supaya memperhatikan masalah drainase pada proyek pelebaran dan peningkatan Jalan Ngadirojo-Biting (Jatim). Pentingnya pengerjaan saluran agar saat musim penghujan, air tidak merusak badan jalan.
UNGARAN – Komisi D terus mematangkan draf rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan. Dalam upaya mendapatkan masukan dari masyarakat, Komisi D mendatangi PT Ungaran Sari Garment (USG) yang berada di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Kamis (18/7/2019). Perusahaan pakaian itu dipilih karena telah menerapkan green building atau gedung ramah lingkungan.
SALATIGA – Komisi D berharap besar pada Hari Lingkungan Hidup bisa menjadi tonggak dimulainya gerakan penyadaran untuk menyelematkan lingkungan dari limbah plastik. Sekarang ini dunia termasuk Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan plastik yang tak bisa diurai.
DEMAK – Komisi D DPRD Jateng berkunjung ke Kantor PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN), Selasa (16/7/2019), di Kabupaten Demak guna memperkata data dalam penyusunan Raperda Ketenagalistrikan. Pada kesempatan itu, persoalan izin usaha ketenagalistrikan menjadi topik utama yang dibahas Dewan bersama jajaran PPILN.
TEGAL – Komisi D DPRD Jateng terus menggali masukan dengan diberlakukannya UU No 30/2019 tentang Ketenagalistrikan, PP 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Permen ESDM No 35/2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. Masyarakat penguna genset tidak semuanya harus mengurus Surat Layak Operasi (SLO).
JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menginginkan ada kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki dan mengelola sumber daya listrik cadangan. Supaya masalah itu ada titik terang secara aturan, Dewan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Perindustrian.
SURAKARTA – Reaktivasi jalur rel kereta api di sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi sebuah keharusan. Peran moda kereta api di Pulau Jawa perlu ditingkatkan dalam mendukung perbaikan kinerja layanan transportasi publik dan peningkatan logistik nasional.
REMBANG – Setiap badan usaha atau perusahaan yang mempunyai geset (mesin pembangkit listrik menggunakan bahan bakar solar) diwajibkan melengkapi dengan perizinannya.
KENDAL – Komisi D DPRD Jateng menginginkan adanya pengaman berupa talut di sekitar daerah aliran sungai. Fungsi talut atau parapet untuk menjaga tanah tidak mudah longsor atau tergerus aliran sungai.
