DPRD Jateng Dorong Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah & BPKP
SERTIJAB BPKP. Acara Sertijab Kepala BPKP Jateng di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Jumat (10/9/2026). (foto setyo herlambang)
GUBERNURAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh mendorong penguatan sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dengan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP). Kolaborasi itu dinilai penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran hingga evaluasi penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang menuntut kreativitas dan inovasi pemerintah.
Harapan tersebut disampaikan Muhammad Saleh seusai menghadiri prosesi pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, Jumat (9/10/2026). Dalam prosesi itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengukuhkan Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jateng yang baru, menggantikan Buyung Wiromo Samudro. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan memori jabatan, disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP Setya Nugraha.
“DPRD tentu menyambut baik pengukuhan Kepala BPKP yang baru. Kami berharap ke depan bisa bersinergi dengan BPKP, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, melalui arahan dan pendampingan dari kepala BPKP beserta jajarannya,” kata Saleh.
Menurut dia sinergi tersebut dibutuhkan sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga evaluasi pelaksanaan anggaran. Dengan pendampingan yang tepat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan lebih dini, memperbaiki kelemahan dalam tata kelola, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
Saleh menilai tantangan pengelolaan keuangan daerah saat ini membutuhkan upaya lebih besar. Karena itu, kreativitas dan inovasi pemerintah daerah perlu diperkuat agar program pembangunan tetap berjalan efektif dan manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat.
Ia juga berharap pelaksanaan program dan penganggaran pada 2026 menjadi bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan yang lebih optimal pada 2027. Evaluasi tersebut penting agar perencanaan berikutnya lebih terarah, pelaksanaan program lebih efektif, dan penggunaan anggaran semakin tepat sasaran.
“Harapan kami, sinergi ini menjadi hal yang baik, terutama bagi DPRD dalam perencanaan, penganggaran, maupun evaluasi anggaran. Kondisi sekarang membutuhkan upaya besar. Kreativitas dan inovasi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang PPKD BPKP Setya Nugraha menyoroti tantangan pengelolaan keuangan daerah, terutama menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Menurut dia kondisi tersebut perlu direspons melalui langkah strategis, antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kualitas belanja pemerintah.
Setya juga mengapresiasi kondisi usaha di Jateng yang dinilai kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, ia menyoroti penurunan prevalensi stunting di Jawa Tengah dari sekitar 20% menjadi kisaran 17%.
“BPKP siap berkolaborasi erat dengan Gubernur beserta jajaran untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi anggaran di tingkat provinsi hingga kabupaten/ kota,” kata Setya.
Gubernur Ahmad Luthfi dalam arahannya juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk terus bersinergi dengan BPKP. Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian target pembangunan. (iyok/red.)
