Tata Kelola Barang Milik Daerah Perlu Dioptimalkan

20240806124729 IMG

SOAL RAPERDA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Asisten III Setda Kabupaten Sragen, Selasa (6/8/2024), membahas soal Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. (foto r. ariel rizja noviandri)

SRAGEN – Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat ini tengah membahas Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Untuk itu, Dewan melakukan pengayaan data dan informasi mengenai hal tersebut ke beberapa daerah, salah satunya ke Kabupaten Sragen.

Saat berdiskusi dengan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sragen Muh. Yulianto dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Pendapatan Daerah (BPKPD) Dwiyanto, Selasa (6/8/2024), Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro mengaku pihaknya ingin mendapat informasi seputar pengelolaan BMD. Karena, dengan adanya masukan dari sejumlah kabupaten/ kota, maka Pemprov Jateng semakin mampu meningkatkan tata kelola BMD sekaligus memberdayakannya terkait pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami ingin mendiskusikan soal pengelolaan BMD agar raperda yang disusun mengenai hal tersebut segera selesai sehingga nantinya Jateng mampu memberdayakan BMD untuk meningkatkan PAD,” kata Sriyanto.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Riyono menyoroti soal kontribusi PAD dari aset produktif yang dimiliki Sragen. “Kira-kira berapa persentase kontribusi aset produktif terhadap PAD Sragen,” tanya Riyono kepada BPKAD Kabupaten Sragen.

Menanggapinya, Muh. Yulianto menyampaikan saat ini total aset milik Kabupaten Sragen sekitar Rp 5 triliun dan yang paling besar adalah jalan dan bangunan. Dalam pengelolaan BMD, belum ada perda baru dan masih menggunakan perda pada 2017.

“Untuk mengamankan aset daerah, kami melakukan sensus BMD. Dengan begitu, semua BMD yang dimiliki dapat terinventarisir dengan baik,” kata Yulianto.

Dwiyanto menambahkan selama ini ada sejumlah aset produktif yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Soal pengamanan aset, tidak hanya menginventarisir aset daerah yang ada tapi juga mendata semua aset yang dihibahkan, dikerjasamakan, dan lainnya. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…