SOAL DESA. Ferry Wawan Cahyono dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Mengawal Pembangunan Desa Tugas Kita Bersama’ di Rumah Kopi Jalan Pemuda Kabupaten Banjarnegara, Jumat (27/5/2022). (foto soni dinata)
BANJARNEGARA – Dalam kebijakan anggaran, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan desa. Hal itu dilakukan karena saat ini desa dipacu untuk mandiri dalam pembangunannya.
“Pembangunan itu sendiri tidak semata fisik, namun pemberdayaan masyarakat juga diperhatikan. Dari situ diharapkan, pembangunan desa melibatkan semua komponen masyarakat sehingga semua berkontribusi dalam musrenbangdes,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Mengawal Pembangunan Desa Tugas Kita Bersama’ di Rumah Kopi Jalan Pemuda Kabupaten Banjarnegara, Jumat (27/5/2022).
Dengan keterlibatan semua pihak, maka pembangunan di desa dapat merata. Dengan kata lain, semua masyarakat ikut mengawal pembangunan desa.
“Itu sebagai wujud kita mencintai desa dengan segala potensi yang dimiliki,” ujarnya, dihadapan peserta sosialisasi dari sejumlah elemen masyarakat, perajin, dan beberapa warga desa.
Senada, Analis Institusi Masyarakat Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara Suryati mengatakan pada tahun ini pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 72 triliun. Oleh karena itu, pembangunan desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat.
“Setiap daerah harus mengkaji kebutuhan desa-desa yang dimiliki. Di Banjarnegara sendiri ada 266 desa,” kata Suryati. (ariel/priyanto)
