NARASUMBER: Anggota Komisi B Mukafi Fadli menjadi narasumber dalam acara penanganan kasus penyakit mulut dan kuku.(foto: dewi sekarsari)
SEMARANG – Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) telah menjadi perhatian serius Pemprov Jateng. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah, peternak, dan pihak-pihak terkait supaya penyakit yang disebabkan dari virus apthovirus bisa segera tertangani dan tidak menyebar. Penyakit ini menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, kerbau, domba, dan babi.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Mukafi Fadli mengatakan sinergitas penting guna menjaga masyarakat supaya tidak panik dalam menyikapi terjadinya kasus ini. Pada peternak supaya diberi pemahaman dan kesadaran mengenai kasus ini. Diperlukan langkah yang cepat, taktis dan tepat agar segera dilakukan penanganan dan tidak menyebar.
Dia menilai langkah untuk menutup sementara pasar hewan bisa menjadi langkah yang tepat. Vaksinasi kepada hewan ternak terutama sapi juga perlu segera dilakukan.
“Pasar hewan ditutup dulu. Hewan yang terduga sakit berat diisolasi, serta menutup jalur distribusi ternak dulu. Saya akui banyak jalur-jalur ternak yang tidak terkawal oleh pos lalu lintas ternak,” tambah Mukafi saat menjadi narasumber dalam acara Prime Topic “Sinergi Hadapi Penyakit Mulut dan Kuku” di Hotel Gets Semarang, Rabu(8/6/2022).
Sementara Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang, Turhadi Noerachman menjelaskan, PMK ini tingkat penyebaran sangat cepat melalui angin dan bisa ke seluruh hewan ternak berkaki belah. Sebetulnya dari Dinas Pertanian sudah langsung bergerak dengan adanya surat edaran untuk bagaimana meminimalisir risiko penyebaran PMK.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung Jateng menahan penyebaran PMK di provinsi dan kabupaten yaitu melakukan sinergi pendampingan seperti cek wilayah perbatasan, pendampingan terhadap para petani peternak.
“Kami yakinkan dengan memberi disinfektan kandang dan pemberian suplemen kepada ternak. Dengan demikian, hewan lambat laun bisa disembuhkan. Selain itu perlu adanya penyampaian informasi ke masyarakat bahwa PMK ini tidak menular ke manusia,” ucap Turhadi. Untuk keperluan hewan kurban harus hewan sehat, maka menugaskan setiap kota/kabupaten untik memonitor perkembangan PMK yang harus cegah dan hilangkan di Jateng.
Senada, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Agus Wariyanto menegaskan kuncinya hewan ternak melakukan vaksinasi massal agar tidak terjangkit lagi. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian akan menggelar vaksinasi PMK pada akhir Agustus.
Di Jawa Tengah untuk ternak yang dinyatakan terduga PMK ada sekitar 9.500 ekor. Namun demikian dugaan itu belum tentu terjangkit atau positif menderita PMK. Guna memastikannya, ternak harus diuji secara laboratorium. Ia pun meminta kepada masyarakat supaya tidak langsung mudah memvonis ternaknya terjangkit PMK.
“Sudah ada yang sembuh sekitar 15% , yang positif sekitar 280 ekor. Vaksin bulan Juni merupakan vaksin darurat menjelang Idul Adha. Sedangkan vaksinasi massal diproduksi pada Agustus. Vaksin massal sudah aman karena itu bersifat permanen,” imbuhnya.(anif/priyanto)
