PANTAU JALAN. Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau kondisi Jalan Provinsi di wilayah kerja BPJ Tegal, Selasa (7/4/2026). (foto bintari setyawati)
SLAWI — Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau kinerja Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Tegal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jateng, Selasa (7/4/2026). Selain itu, Dewan juga ingin melihat kondisi infrastruktur jalan provinsi di wilayah kerja BPJ.
Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Kholik Idris, mengatakan monitoring tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD untuk memahami secara lebih mendalam peran masing-masing balai pengelolaan jalan di Jateng. Ia menyebutkan secara keseluruhan terdapat 8 balai yang menangani pemeliharaan jalan provinsi.
“Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tugas pokok dan fungsi BPJ, termasuk cakupan wilayah kerjanya. Selain itu, kami juga ingin mengetahui kondisi jalan provinsi di wilayah BPJ Tegal, berapa ruas yang sudah dalam kondisi mantap dan berapa yang masih perlu penanganan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJ Wilayah Tegal Api Diana Prasetiaji menjelaskan bahwa wilayah kerjanya mencakup jalan provinsi di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes dengan total panjang mencapai sekitar 380 kilometer. Menurut dia panjang tersebut menjadikan BPJ Tegal sebagai salah satu balai dengan jaringan jalan yang cukup luas di Jateng.
Ia juga menjelaskan karakteristik wilayah kerja BPJ Tegal berbeda dengan beberapa daerah lain. Jika dibandingkan dengan wilayah Pati yang sebagian besar berada di dataran rendah, kondisi geografis di wilayah Tegal justru didominasi daerah dataran tinggi.
“Sekitar 80 persen wilayah jalan provinsi di BPJ Tegal berada di dataran tinggi dan hanya sekitar 20 persen di dataran rendah. Kondisi itu membuat kami menghadapi sejumlah tantangan di lapangan seperti potensi tanah longsor, cuaca ekstrim hingga kerusakan jalan akibat ambrol,” jelasnya.
Mendengarnya, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Masfui Masduki juga menanyakan kondisi paket pekerjaan perbaikan jalan yang telah dilaksanakan pada 2025. Terutama, kemungkinan dampak bencana alam yang terjadi belakangan ini.
“Apakah seluruh paket pekerjaan pada 2025 aman atau ada yang terdampak bencana? Selain itu, kami juga ingin mengetahui kapan pelaksanaan paket pekerjaan pada 2026 akan dimulai, mengingat ada beberapa ruas yang menjadi prioritas penanganan,” tanya Masfui.
Menjawabnya, Api Diana menyampaikan bahwa seluruh paket pekerjaan pada 2025 di wilayah BPJ Tegal dalam kondisi aman dan tidak terdampak bencana. Sementara untuk paket pekerjaan 2026, pelaksanaannya direncanakan dimulai setelah Lebaran yakni sekitar Mei hingga Juni 2026.
“Beberapa ruas memang masih memerlukan penyesuaian desain sebelum pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, saat ini masih dilakukan proses perencanaan agar penanganan yang dilakukan nantinya dapat lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (nta/ariel)
