Sukirman. (foto priyanto)
GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jateng 2024 di Gedung Gradika Bhakti Praja, Senin (29/4/2024). Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sukirman menyampaikan ‘Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Dikatakan, dalam proses penyusunan dokumen RKPD tahun anggaran 2025 mendatang, pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dapat memperhatikan beberapa hal penting. Diantaranya pemerintah daerah perlu memperhatikan Tahun 2025 sebagai tahun pertama pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jateng 2025-2045.
Yang kedua, pemerintah daerah perlu memperhatikan dan mengutamakan anggaran dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada aspek belanja yang akan dialokasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khususnya, pada alokasi belanja pegawai 30% dari APBD.
Yang ketiga, pemerintah daerah perlu memperhatikan amanat Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan daerah. Bahwa, dalam perencanaan, diharapkan memprioritaskan program yang mendorong Standar Pelayanan Minimum.
Kemudian, memperhatikan pengembangan sektor pariwisata, sektor perdagangan, investasi dan sektor manufaktur yang membutuhkan inovasi Pemprov Jateng. Tujuannya, pertumbuhan ekonomi dan ksejahteraan masyarakat.
Dan kelima, pembangunan tahun anggaran 2025 diharapkan dapat fokus pada peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Hal itu didukung dengan SDM yang berdaya saing dan lebih berkarakter.
Dalam persoalan kemiskinan, lanjut dia, masalah penanggulangan kemiskinan, stunting, pengangguran, kematian ibu melahirkan dan kematian bayi masih perlu diperhatikan serius. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan beberapa strategi.
“Strategi itu diantaranya penanganan yang dilakukan secara sinergi dan terintegrasi serta berkesinambungan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, Swasta dan Masyarakat. Disamping itu, seluruh permasalahan diselesaikan lebih fokus pada akar permasalahan utamanya terkait ekonomi keluarga, pendidikan dan budaya masyarakat. Dan yang paling penting adalah membedah anatomi setiap permasalahan dan menyepakati solusinya,” jelas.
Sebagai informasi, acara musrenbangprov itu dibuka Pj. Gubernur Nana Sudjana didampingi Sekda Sumarno dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, dihadiri pula sejumlah kepala daerah, pejabat forkompinda, jajaran BUMD, BUMN, elemen masyarakat, dan stakeholders terkait lainnya. Dalam acara itu, juga dihadiri Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Kemen PPN/ Bappenas, dan DPD RI. (ariel/priyanto)
