Komisi C Bahas Kinerja Keuangan Askrida

WhatsApp Image 2023 02 02 at 9.20.53 PM

SOAL BISNIS. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen Askrida, Kamis (2/2/2023), membahas soal kinerja keuangan. (foto dok humas)

JAKARTA – Penyertaan modal sangat terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen PT. Asuransi Bangun Askrida (Askrida) sebagai salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov Jateng.

Saat berdiskusi, Kamis (2/2/2023), Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mengatakan pihaknya ingin melihat perkembangan dan pengelolaan bisnis Askrida. Dari situ, pihaknya bisa memahami prospek bisnis terkait dengan penyertaan modal daerah.

“Kami mengapresiasi bisnis yang telah dijalankan Askrida. Diharapkan, prospek ke depan selalu bagus sehingga bisa memberikan PAD untuk Jateng,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono mengaku pihaknya perlu berkomunikasi dengan perusahaan yang mendapatkan modal dari Pemprov Jateng. Sehingga, Komisi C juga bisa memahami apa yang dihadapi perusahaan tersebut saat menjalankan bisnisnya.

“Saya pikir baik komunikasi seperti ini sehingga kita menjadi paham. Kami berharap pula di 11 BUMD bisa saling menopang terkait dengan PAD,” kata Agung.

Menanggapi soal penambahan modal, Direktur Kepatuhan Askrida Hendro Friendiyanto mengaku hal itu sangat penting. Namun, pihaknya juga menyadari upaya penambahan modal itu masih memerlukan proses.

“Memang (penambahan modal) sangat penting untuk mengembangkan bisnis. Jika dilihat dari kepemilikan saham, Jateng itu nomor dua dan Sumbar yang terbesar. Sumbar sendiri secara rutin menyetorkannya tanpa harus diberitahu,” kata Hendro.

Ia meyakinkan bahwa bisnis yang selama ini dijalankan Askrida sangat prospektif. Karena, secara kinerja keuangan Askrida mampu memberikan deviden untuk pemilik saham, yang sebagian besar berasal dari pemerintah daerah.

“Kami sangat memahami posisi eksekutif dan legislatif. Harapannya, bisnis kami juga bermanfaat bagi para stakeholder. Yang kami sayangkan adalah aset milik Jateng yang belum bisa kami tangani semua. Jika bisa preminya dibayarkan ke kami, maka kami juga bisa memberikan deviden kepada Jateng. Seperti diketahui, kami itu jauh lebih besar dibanding milik negara sehingga prospek kami itu ke depannya lebih besar,” jelasnya.

Data kinerja keuangan Askrida mencatat, pada 2022 secara unaudited Premi Bruto dari target Rp 4,65 triliun tercapai Rp 5,21 triliun. Untuk Beban Underwriting atau beban yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara, dan menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan, dari target Rp 3,29 triliun tercapai Rp 3,87 triliun.

Untuk Hasil Underwriting atau laba/rugi dari aktivitas utama asuransi yang didapat dari selisih pendapatan premi dan beban underwriting (beban klaim dan beban komisi), dari target Rp 484,22 miliar tercapai Rp 410,25 miliar. Untuk Hasil Investasi, dari target Rp 95,57 miliar tercapai Rp 93,34 miliar.

Untuk Beban Usaha, dari target Rp 489,71 miliar tercapai Rp 406,71 miliar. Sementara Laba (sebelum pajak), dari target Rp 90,24 miliar tercapai Rp 94,71 miliar. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.