• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Senin, 23 Februari 2026
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home BERITA

Kedaulatan Pangan Perlu Pertanian yang Terintegrasi

30/10/2023
in BERITA, KOMISI B
Kedaulatan Pangan Perlu Pertanian yang Terintegrasi

INTEGRATED FARMING. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal integrated farming di Rohani Farm House Kabupaten Sukoharjo, Senin (30/10/2023). (foto diana sulis)

SUKOHARJO – Dalam rangka penyusunan Raperda Kedaulatan Pangan, Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Rohani Farm House Kabupaten Sukoharjo yang memiliki program pertanian terintegrasi. Yakni, dalam satu lahan mencakup tanaman pangan, perikanan, dan peternakan.

“Kedatangan kami adalah untuk mendapatkan informasi untuk Raperda Kedaulatan Pangan yang sedang disusun Komisi B. Karena, kami merasa petani yang sudah menggarap tanaman pangan adalah hal utama yang harus diperhatikan” ujar Ketua Komisi B, Sarno, Senin (30/10/2023).

Sementara, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Marnyuni juga menekankan hal-hal mengenai isi dari Raperda Kedaulatan Pangan. Ia berharap Jateng tidak sampai kekurangan pangan.

“Terkait raperda, lumbung desa itu harus ada yang bertanggung jawab, kerjasama antara desa dan kota juga harus dicek. Jangan sampai masyarakat mengalami kesusahan mendapatkan bahan pokoknya karena hal itu untuk menopang kebutuhan masyarakat,” kata Sri.

Senada, Anggora Komisi B Kadarwati mengatakan persoalan pangaan menjadi sangat penting mengingat Provinsi Jateng merupakan lumbung pangan nasional karena mempunyai lahan pertanian yang luas dengan jumlah penduduk yang padat. “Dari situ, diharapkan bisa menghasilkan produk pangan bagi masyarakat,” tambah Kadarwati. 

Menanggapi Dewan, Uyun Hermawati selaku Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo mengaku sangat apresiatif dengan upaya Komisi B yang kini menyusun Raperda Kedaulatan Pangan. Untuk saat ini, ia juga mengakui di Sukoharjo belum memiliki raperda yang mengatur tentang pangan.

“Khususnya di Sukoharjo belum disusun untuk raperda yang dimaksud. Namun, ada Perda Cadangan pangan Nomor 13 Tahun 2012,” kata Uyun.

Dari Rohani Farm diwakilkan dari Dinas Pertanian & Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Hadi Pramono selaku Kabid Tanaman Pangan, dan Jaka Yuli sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini, Hadi menjelaskan, untuk membantu ketahanan pangan, pemilik lahan Rohani Farm mempunyai trik dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), yang semula sekali panen setahun sekali menjadi 2 kali atau lebih.

“Bahkan, sekarang lahan yang dikelola disini bisa sampai 3 kali panen dengan menggunakan benih super. Benih normal biasa panen 110 hari, kalau disini menggunakan benih Genjah yang bisa 80 hari panen. Jadi, lahan bisa tanam dan panen setahun sampai 3 kali,” jelas Hadi Pramono.

Sementara, Jaka Yuli juga menjelaskan pengelolaan hasil-hasil tani itu dilakukan melalui BumDes, terkait lumbung pangan. “Dalam persoalan ini, sebaiknya Dinas Pangan & Penyuluh harus tetap terlibat langsung,” tambah Jaka Yuli.

Sebagai informasi, Rohani Farm tersebut merupakan milik Hery Sunarto. Di dalamnya terdapat pengelolaan hasil pertanian yang baik karena memiliki program Integratif Farming (pertanian terintegrasi). (bintari/ariel)

Tags: Dinas Pangan Kabupaten SukoharjoDPRD Jatenggedung berlianHumas Setwan JatengJateng GayengKabupaten SukoharjoKadarwatikomisi bRaperda Kedaulatan PanganRohani Farm Housesarnosetwansetwan jatengSri Marnyuni
Previous Post

SEMINAR RAPERDA: Pentingnya Pemajuan Kebudayaan Jateng

Next Post

Komisi D Dorong Percepatan Perbaikan RTLH

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Perguruan Tinggi Berperan dalam Peningkatan SDM & Riset Daerah
BERITA

Perguruan Tinggi Berperan dalam Peningkatan SDM & Riset Daerah

20/02/2026
Sektor Industri & Pariwisata Mampu Jadi Kunci Ekonomi Jateng
BERITA

Sektor Industri & Pariwisata Mampu Jadi Kunci Ekonomi Jateng

20/02/2026
Komisi C & BPKA DIY Diskusikan Pengembangan BUMD
BERITA

Komisi C & BPKA DIY Diskusikan Pengembangan BUMD

07/02/2026
Standarisasi Jalan Provinsi Harus Optimal & Bermanfaat Nyata bagi Masyarakat 
BERITA

Standarisasi Jalan Provinsi Harus Optimal & Bermanfaat Nyata bagi Masyarakat 

06/02/2026
Perlu Upaya Inovatif dalam Penanganan Masalah Sosial
BERITA

Perlu Upaya Inovatif dalam Penanganan Masalah Sosial

06/02/2026
Pentingnya Museum Jadi Destinasi Wajib Wisata Edukasi 
BERITA

Pentingnya Museum Jadi Destinasi Wajib Wisata Edukasi 

06/02/2026
Next Post
Komisi D Dorong Percepatan Perbaikan RTLH

Komisi D Dorong Percepatan Perbaikan RTLH

Bank Jateng Perlu Penguatan Kredit untuk Ritel & UMKM di Pantura Timur

Bank Jateng Perlu Penguatan Kredit untuk Ritel & UMKM di Pantura Timur

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • New Home 2025
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah