BICARA BUMDES. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama pemdes Ponggok Kabupaten Klaten, Jumat (8/4/2021), membahas perkembangan BUMDes Ponggok selama pandemi. (foto teguh prasetyo)
KLATEN – Dalam rangka meninjau perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Komisi A DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Desa Ponggok Kabupaten Klaten, Jumat (8/4/2021). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh menyampaikan Desa Ponggok merupakan primadona di tingkat nasional mengenai pengelolaan BUMDes.
“Dan, tentu semoga acara kita ini bisa memberikan satu wacana dan satu masukan dan inspirasi bagi kita temen-temen Anggota DPRD di dapilnya masing-masing. Dengan menjadikan Ponggok ini sebagai salah satu percontohan pengelola bumdes yang bagus di Jawa Tengah dan tingkat nasional,” ungkap Anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, pihaknya telah berkunjung ke Desa Pujon Kabupaten Malang Provinsi Jatim dan Tebing Breksi di Kabupaten Sleman Provinsi DIY. “Disana, kami menemukan bahwa inspirasinya dari Desa Ponggok,” ungkapnya.
Selanjutnya, Saleh menyinggung dampak pandemi Covid-19 terhadap BUMDes Ponggok. Mengingat, beberapa tempat dampaknya cukup terasa seperti di Tebing Breksi pada 2019 bisa menghasilkan PAD Rp 1,2 miliar tapi saat pandemi hanya mencapai sebanyak Rp 400 juta. Hal yang sama juga terjadi di Desa Pujon, sebelum pandemi tinggi namun saat pandemi turun.
“Tentu, kami juga menyadari di beberapa tempat seperti di dapil saya Pemalang itu memang mati suri. Karena sedang giat pengelolaan wisata, begitu dihajar pandemi langsung babak belur. Saat itu, perawatan biaya tidak ada karena pemasukan pengunjung juga tidak ada,” jelasnya.
Mendengarnya, Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono menyampaikan saat mengawali pembangunan desa dilakukan pemetaan potensi dan masalah yang ada di desa. Menurut dia, dalam pengelolaan desa, yang terpenting adalah pemetaan dan perencanaan sehingga diketahui permasalahan di desa seperti tingkat kemiskinan dan persoalan lainnya yang dituangkan dalam profil dan monografi desa.
“Dimana ada kawasan kumuh, kemiskinan letaknya dimana saja, UMKM ada dimana dan semua itu harus dipetakan. Alhamdulillah, Ponggok kini sudah digital dan kami membangun aplikasi ‘Desa Pintar’. Sehingga, big data atau One Map Policy sebenarnya bisa dibangun dari desa,” jelas Junaedhi.
Ia menambahkan saat ini semua desa berbondong-bondong mendirikan BUMDes. Karena, dana desa dari Kementerian Desa juga diarahkan untuk membentuk BUMDes. Namun, terkadang masih banyak tidak tahu tujuan mendirikan BUMDes tersebut.
“BUMDes bergerak di sektor apa, fokus usahanya mau ke mana, itu kadang mereka akhirnya menjadi latah. Banyak BUMDes yang sering mati nggak mau hidup nggak mau. Kalau bagi kami, secara pemetaan, BUMDes sebagai strategi secara ekonomi untuk menggerakkan di sektor real dan keuangan,” jelasnya.
Mengenai pendapatan BUMDes, sebelum pandemi dengan 11 unit usahanya pendapatan kotornya mencapai Rp 16,2 miliar. Namun, selama pandemi luluh lantak sehingga pendapatan turun menjadi Rp 5,1 miliar. Bahkan, banyak penyusutan dari aset, mengingat aset yang dikelola bergerak di sektor wisata air.
“Hampir kemarin 40 persen fasilitas kami hancur. Mengapa kemarin BUMDes sampai minus karena kita secara penyusutan barang yang di BUMDes banyak yang rusak. Tapi, Alhamdulillah sekarang sudah pulih dan secara pendapatan sudah mulai naik sudah normal lagi karena pembatasan sudah mulai dibuka,” tandasnya. (teguh/ariel)
