Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

4

Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

PERIODE DATA

5 Oktober 2026 – 11 Oktober 2026

Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan

Cakupan Media

Pemantauan dilakukan terhadap percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah pada lima kanal media sosial, yaitu X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Analisis mencakup jumlah post, engagement, distribusi sentimen, perkembangan percakapan harian, serta topik yang menjadi perhatian publik. Selain DPRD Jawa Tengah, pemantauan juga melibatkan entitas legislatif dan eksekutif lain sebagai pembanding, meliputi Pemprov Jawa Tengah, DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang, serta DPRD provinsi lainnya, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten.

Tujuan Laporan

Laporan bertujuan mengukur eksposur dan respons publik terhadap aktivitas DPRD Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi pengembangan strategi komunikasi. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi topik utama yang dibicarakan warganet, melihat distribusi percakapan pada setiap kanal, serta menganalisis sentimen yang berkembang terhadap DPRD Jawa Tengah dan entitas terkait. Selain itu, laporan mengidentifikasi akun atau figur yang berkontribusi terhadap percakapan, sekaligus mendeteksi isu yang berpotensi berkembang menjadi perhatian publik. Meskipun tujuan pemantauan dalam kerangka laporan mencakup media sosial dan mainstream, data kuantitatif yang disajikan pada laporan periode ini berfokus pada media sosial.

Ringkasan Eksekutif Media Sosial – DPRD Jawa Tengah

Percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah pada periode 5–11 Oktober 2026 mencatat 55 post dengan total 1.537 engagement. Sentimen positif mendominasi sebesar 92,73%, sementara sentimen negatif tercatat sebesar 7,27%, tanpa adanya sentimen netral. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar konten yang terpantau memiliki narasi positif, terutama berkaitan dengan aktivitas kelembagaan, kegiatan anggota DPRD, serta penyampaian aspirasi masyarakat. Meski demikian, beberapa percakapan yang memuat kritik tetap muncul dan memberikan kontribusi terhadap interaksi publik.

Dari sisi konten dengan engagement tertinggi, post yang berasal dari Instagram mencatat 444 engagement dengan sentimen negatif. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan dua top post lainnya, yaitu konten TikTok dengan 110 engagement dan konten Instagram dengan 79 engagement, yang keduanya bersentimen positif. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun komposisi sentimen secara keseluruhan didominasi positif, konten bernuansa negatif tetap dapat menarik perhatian dan menghasilkan interaksi yang cukup besar.

Secara umum, eksposur DPRD Jawa Tengah pada periode ini berkaitan dengan sejumlah agenda kelembagaan dan isu sosial, terutama demonstrasi pengemudi ojek online, aspirasi buruh, pengelolaan anggaran daerah, serta aktivitas anggota DPRD. Isu aspirasi ojek online menjadi salah satu pembahasan yang paling menonjol berdasarkan jumlah post maupun engagement. Dengan demikian, percakapan publik tidak hanya terbentuk dari publikasi kegiatan kelembagaan, tetapi juga dari isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Peta Percakapan Media Sosial – DPRD Jawa Tengah

Instagram menjadi kanal dengan kontribusi jumlah post tertinggi sebesar 41,82%, diikuti TikTok sebesar 29,09% dan YouTube sebesar 18,18%. Sementara itu, Facebook dan X (Twitter) masing-masing mencatat kontribusi sebesar 5,45%. Distribusi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas komunikasi DPRD Jawa Tengah pada periode ini paling banyak berlangsung melalui Instagram, dengan TikTok sebagai kanal berikutnya yang cukup dominan. Kehadiran YouTube juga memberikan kontribusi terhadap penyebaran konten, meskipun jumlah post-nya masih berada di bawah Instagram dan TikTok.

Dari sisi engagement, Instagram kembali menjadi kanal utama dengan kontribusi sebesar 67,14%, disusul TikTok sekitar 30,71%. YouTube mencatat 2,02%, sementara Facebook hanya menyumbang 0,13% dan X (Twitter) tidak memberikan kontribusi engagement yang signifikan. Perbedaan antara distribusi jumlah post dan engagement menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya menjadi kanal dengan frekuensi publikasi tertinggi, tetapi juga menghasilkan respons audiens paling besar. TikTok tetap memiliki peran penting sebagai kanal dengan kontribusi interaksi terbesar kedua.

Berdasarkan distribusi sentimen, percakapan didominasi sentimen positif sebesar 92,73%, sedangkan sentimen negatif mencapai 7,27%, tanpa sentimen netral. Narasi positif terutama muncul melalui konten aktivitas kelembagaan, kegiatan anggota DPRD, dan pembahasan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, sentimen negatif terlihat pada konten yang berkaitan dengan isu demonstrasi dan kemitraan pengemudi ojek online. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa percakapan yang terpantau relatif didominasi narasi positif, tetapi isu yang memuat kritik tetap memiliki kemampuan menghasilkan engagement yang tinggi.

Tren Percakapan Mingguan – DPRD Jawa Tengah

Perkembangan percakapan selama periode pemantauan menunjukkan bahwa aktivitas tertinggi terjadi pada 6 Oktober 2026, dengan 14 post dan 705 engagement. Peningkatan tersebut berkaitan dengan aksi demonstrasi buruh di DPRD Provinsi serta respons publik terhadap isu ketenagakerjaan. Jumlah tersebut menjadi puncak aktivitas mingguan, baik berdasarkan volume post maupun engagement, sekaligus menunjukkan bahwa isu yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat dapat mendorong peningkatan interaksi secara signifikan.

Pada 5 Oktober, percakapan tercatat sebanyak empat post dengan 108 engagement. Aktivitas kemudian meningkat pada 6 Oktober menjadi 14 post dan 705 engagement, sebelum mengalami penurunan pada 7 Oktober dengan 12 post dan 249 engagement. Pada 8 Oktober, jumlah percakapan tercatat sebanyak 10 post dengan 260 engagement, sedangkan pada 9 Oktober tetap berada di angka 10 post dengan 165 engagement. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik masih berlangsung selama beberapa hari setelah puncak demonstrasi, meskipun tingkat interaksinya tidak sebesar pada 6 Oktober.

Memasuki akhir periode, aktivitas percakapan mengalami penurunan cukup tajam. Pada 10 Oktober hanya tercatat dua post dengan 10 engagement, kemudian pada 11 Oktober terdapat tiga post dengan 40 engagement. Penurunan ini menunjukkan bahwa intensitas interaksi setelah momentum demonstrasi tidak bertahan pada tingkat yang sama. Dengan demikian, eksposur DPRD Jawa Tengah pada minggu ini terutama dipengaruhi oleh isu ketenagakerjaan dan demonstrasi pada awal hingga pertengahan periode, sementara aktivitas pada akhir pekan relatif lebih terbatas.

Topik Utama dan Narasi Publik – DPRD Jawa Tengah

Isu β€œAspirasi ojol dan perbaikan kemitraan” menjadi topik paling dominan, baik berdasarkan jumlah post maupun engagement. Topik ini mencatat lima post dengan total 513 engagement, terdiri atas empat post bersentimen positif dan satu post bersentimen negatif. Percakapan tersebut berkaitan dengan tuntutan pengemudi ojek online mengenai perbaikan hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikator, termasuk persoalan tarif, aturan kerja sama, dan kepastian hubungan antara pengemudi dengan perusahaan. Tingginya engagement menunjukkan bahwa persoalan kemitraan transportasi online menjadi salah satu isu yang paling menarik perhatian audiens terhadap aktivitas DPRD Jawa Tengah pada periode ini.

Isu aspirasi buruh dan perlindungan ketenagakerjaan juga menjadi pembahasan penting dengan empat post yang seluruhnya bersentimen positif. Kehadiran isu ini memperlihatkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan perlindungan kerja masih menjadi bagian dari percakapan publik mengenai DPRD Jawa Tengah. Selain itu, pengawasan keuangan daerah mencatat dua post, sedangkan aspirasi terkait penggilingan padi dan usaha tani juga memperoleh dua post. Terdapat pula satu post mengenai reses Fraksi PKS untuk banjir Padang. Ragam topik tersebut menunjukkan bahwa percakapan tidak hanya berpusat pada persoalan sosial, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan, pengelolaan anggaran, serta perhatian terhadap sektor pertanian.

Dari sisi engagement, isu aspirasi ojol dan perbaikan kemitraan menempati posisi pertama dengan 513 engagement dari lima post. Kunjungan DPRD Wonogiri dan mekanisme anggaran memperoleh 110 engagement dari satu post, disusul topik Rasa Klaten dan pelayanan masyarakat dengan 79 engagement. Sementara itu, aspirasi pengaspalan jalan Desa Cindaga mencatat 74 engagement, sedangkan konten personal Ribut Budi Santoso memperoleh 73 engagement dari satu post.

Secara keseluruhan, narasi positif masih mendominasi percakapan, terutama melalui kunjungan DPRD Wonogiri, pelayanan masyarakat, aspirasi pembangunan jalan desa, dan aktivitas personal tokoh. Namun, isu aspirasi ojol tetap memuat sentimen negatif meskipun sebagian besar post pada topik tersebut bernuansa positif. Keberadaan satu post negatif di antara lima post dengan total engagement 513 menunjukkan bahwa isu kemitraan transportasi online memiliki dinamika respons yang beragam dan tetap perlu diperhatikan dalam pemantauan berikutnya.

Pemantauan Ketua DPRD Jawa Tengah

Pemantauan terhadap Ketua DPRD Jawa Tengah, H. Sumanto, S.H., mencatat tiga post dengan total 49 engagement. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa eksposur Ketua DPRD pada periode ini relatif terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, seluruh percakapan yang teridentifikasi memiliki sentimen positif sebesar 100%, tanpa ditemukan post bersentimen netral maupun negatif.

Topik yang muncul berkaitan dengan kedisiplinan peserta diklat PAC PDI Perjuangan, yang mencatat 35 engagement dan menjadi pembahasan dengan interaksi tertinggi. Selain itu, terdapat percakapan mengenai bantuan ayam oleh DPRD Jawa Tengah dengan 14 engagement. Kedua topik tersebut menjadi sumber interaksi yang teridentifikasi dalam pemantauan figur Ketua DPRD pada periode ini.

Sementara itu, isu Perubahan APBD 2026 yang juga berkaitan dengan agenda kelembagaan DPRD belum mencatat interaksi yang signifikan dalam pemantauan Ketua DPRD. Dengan total 49 engagement, eksposur H. Sumanto masih lebih banyak berasal dari konten kegiatan dan aktivitas yang menyebut figur tersebut dibandingkan pembahasan kebijakan anggaran. Seluruh percakapan yang terpantau tetap berada dalam kategori sentimen positif.

Pemantauan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah

Percakapan mengenai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah mencatat total 12 post dengan 306 engagement. Seluruh percakapan didominasi sentimen positif, menunjukkan bahwa eksposur para Wakil Ketua pada periode ini berlangsung melalui narasi kegiatan dan aktivitas kelembagaan yang tidak memunculkan sentimen negatif. Namun, distribusi eksposur di antara para Wakil Ketua masih menunjukkan perbedaan, baik dari sisi jumlah post maupun engagement.

Drs. Heri Pudyatmoko menjadi figur dengan jumlah post terbanyak, yaitu tujuh post dengan total 92 engagement. Percakapan mengenai dirinya terutama berkaitan dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Sufmi Dasco Ahmad. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Heri menjadi figur dengan frekuensi penyebutan tertinggi di antara Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah pada periode pemantauan.

Dari sisi engagement, Setya Arinugroho, A.Md. memperoleh respons tertinggi dengan 131 engagement dari dua post. Topik yang dibicarakan berkaitan dengan dorongan pengaspalan Jalan Desa Cindaga. Capaian ini memperlihatkan bahwa isu infrastruktur lokal menjadi konten yang menghasilkan interaksi paling tinggi dalam pemantauan Wakil Ketua DPRD, meskipun jumlah post-nya tidak sebanyak milik Heri Pudyatmoko.

Sementara itu, Mohammad Saleh, S.T. mencatat tiga post dengan 83 engagement melalui topik penguatan sinergi pengelolaan anggaran. Percakapan tersebut menyoroti pentingnya koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BPKP dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta evaluasi penggunaan anggaran. Berbeda dengan ketiga figur tersebut, Sarif Abdillah, S.Pd.I. tidak mencatat percakapan pada periode pelaporan ini.

Secara keseluruhan, eksposur Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah paling banyak berasal dari Heri Pudyatmoko berdasarkan volume post, sedangkan interaksi tertinggi diperoleh Setya Arinugroho. Mohammad Saleh juga memiliki eksposur melalui pembahasan pengelolaan anggaran, sementara Sarif Abdillah belum muncul dalam percakapan yang teridentifikasi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian publik terhadap masing-masing figur dipengaruhi oleh topik dan jenis aktivitas yang dibicarakan.

Ringkasan Pemantauan Pemprov Jawa Tengah

Pemprov Jawa Tengah mencatat 242 post dengan total 21.499 engagement pada periode 5–11 Oktober 2026. Sentimen positif mendominasi sebesar 95,04%, diikuti sentimen negatif 2,89% dan netral 2,07%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar percakapan mengenai aktivitas dan program pemerintah provinsi memiliki narasi positif, meskipun terdapat beberapa isu yang memunculkan kritik dan perhatian publik.

Berdasarkan volume post, topik perundungan siswa di Pemalang dan pengawasan sekolah menjadi pembahasan tertinggi dengan total 26 post. Dari jumlah tersebut, terdapat 22 post positif, dua post netral, dan dua post negatif. Tingginya volume percakapan menunjukkan bahwa isu pendidikan dan perlindungan anak menjadi salah satu perhatian utama dalam pemantauan Pemprov Jawa Tengah. Topik lain yang cukup menonjol adalah Nobar Timnas FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 18 post, isu mahasiswa NTT terdampak gempa dengan 16 post, Bursa Wirausaha Unggulan dengan 13 post, serta kepastian hukum investasi dengan 12 post.

Sementara itu, berdasarkan engagement, AI Factory Batang dan kajian investasi menjadi topik dengan interaksi tertinggi sebesar 8.362 engagement. Posisi berikutnya ditempati Stadion Jatidiri dan rencana laga Timnas dengan 2.841 engagement, kemudian Nobar Timnas FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 2.087 engagement. Perbedaan antara topik dengan volume post tertinggi dan topik dengan engagement terbesar memperlihatkan bahwa frekuensi publikasi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat interaksi audiens.

Secara umum, percakapan Pemprov Jawa Tengah didorong oleh isu investasi, olahraga, pendidikan, dan pelayanan publik. Isu AI Factory Batang menunjukkan besarnya interaksi terhadap pembahasan investasi daerah, sementara kasus perundungan siswa Pemalang menjadi topik dengan frekuensi publikasi tertinggi. Meskipun sentimen positif mendominasi, keberadaan sentimen negatif pada isu pendidikan dan perlindungan anak tetap menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam perkembangan percakapan publik.

Ringkasan Share of Voice Seluruh Wilayah

Total engagement dari seluruh wilayah yang dipantau mencapai 126.989. DPRD Kabupaten Pemalang menempati posisi pertama dengan 39.607 engagement atau 31,19% dari keseluruhan interaksi. Capaian tersebut menunjukkan dominasi Pemalang dalam percakapan lintas wilayah pada periode ini, terutama berkaitan dengan isu perundungan siswa SDN 01 Kebondalem yang menghasilkan engagement sangat tinggi.

DPRD DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan 30.153 engagement atau 23,74%, disusul Pemprov Jawa Tengah dengan 21.499 engagement atau 16,93%. Ketiga entitas tersebut menjadi kontributor terbesar dalam keseluruhan engagement. Sementara itu, DPRD Kabupaten Pekalongan memperoleh 11.376 engagement atau 8,96%, DPRD Jawa Timur 10.919 engagement atau 8,60%, dan DPRD Jawa Barat 3.849 engagement atau 3,03%.

Wilayah lainnya mencatat kontribusi yang lebih rendah. DPRD DIY memperoleh 3.494 engagement atau 2,75%, DPRD Banten 3.229 engagement atau 2,54%, DPRD Bali 1.073 engagement atau 0,84%, DPRD Kabupaten Batang 221 engagement atau 0,17%, dan DPRD Kota Pekalongan 32 engagement atau 0,03%.

Dalam perbandingan tersebut, DPRD Jawa Tengah mencatat 1.537 engagement atau 1,21% dari total interaksi seluruh wilayah. Angka ini menempatkan DPRD Jawa Tengah di bawah DPRD Kabupaten Pemalang, DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, dan Banten. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi engagement DPRD Jawa Tengah masih relatif terbatas dibandingkan sejumlah entitas yang dipantau, sementara interaksi terbesar pada periode ini terkonsentrasi pada isu perundungan di Kabupaten Pemalang.

Ringkasan Pemantauan DPRD Kabupaten/Kota Terkait β€” Pekalongan, Pemalang, Batang

Percakapan mengenai DPRD kabupaten/kota di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang didominasi oleh Kabupaten Pemalang melalui isu kasus perundungan di SDN 01 Kebondalem. Topik tersebut mencatat lima post positif dan menjadi pembahasan dengan volume tertinggi di antara ketiga wilayah. Dominasi ini menunjukkan bahwa isu pendidikan dan perlindungan anak menjadi perhatian utama dalam percakapan daerah pada periode pemantauan.

Dari sisi engagement, Kabupaten Pemalang juga mencatat respons tertinggi dengan 39.453 engagement dari lima post pada isu yang sama. Capaian tersebut jauh melampaui wilayah lain dan menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap keseluruhan engagement lintas wilayah. Tingginya interaksi memperlihatkan bahwa isu perlindungan anak dapat menghasilkan perhatian publik yang besar ketika berkaitan dengan peristiwa yang menjadi pembahasan masyarakat.

Kabupaten Batang memiliki sejumlah percakapan terkait kegiatan kelembagaan dan pelayanan publik. Topik Rapat Paripurna Perubahan APBD Batang 2026 mencatat satu post positif, sementara isu keracunan MBG Batang dan desakan penghentian program memperoleh 191 engagement dari satu post. Isu terakhir tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan evaluasi layanan publik dan berpotensi memunculkan kritik lanjutan.

Sementara itu, Kota Pekalongan mencatat satu post positif mengenai keberlangsungan UMKM CFD melalui pembahasan Rapat Komisi B, dengan total 27 engagement. Topik tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap aktivitas kelembagaan yang berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga wilayah masih didominasi narasi positif, terutama mengenai tindak lanjut kelembagaan, UMKM, dan penanganan persoalan pendidikan. Namun, perbedaan tingkat engagement memperlihatkan bahwa isu perundungan di Kabupaten Pemalang jauh lebih menarik perhatian dibandingkan pembahasan di Batang maupun Kota Pekalongan. Selain itu, isu keracunan MBG di Batang tetap perlu dipantau karena menyangkut pelayanan publik dan dapat berkembang menjadi kritik terhadap pelaksanaan program.

Ringkasan Perbandingan Percakapan DPRD Provinsi Lain β€” Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten

Perbandingan percakapan DPRD provinsi lainnya menunjukkan bahwa DKI Jakarta mencatat volume publikasi tertinggi dengan 252 post atau 37,84% dari total enam provinsi yang dibandingkan. Topik yang menonjol adalah pembahasan August Hamonangan mengenai gaji PJLP dan subsidi pangan. Jumlah tersebut menempatkan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan aktivitas publikasi tertinggi dalam kelompok pembanding pada periode ini.

Dari sisi engagement, DKI Jakarta juga menempati posisi pertama dengan 7.216 engagement melalui topik yang sama, yaitu sorotan mengenai gaji PJLP dan subsidi pangan. Sementara itu, DPRD Jawa Timur mencatat 137 post dengan 3.655 engagement melalui topik kegiatan Jawa Timur Bersholawat. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai wilayah dengan engagement tertinggi kedua dalam perbandingan provinsi.

DPRD Banten mencatat 58 post dengan 1.958 engagement melalui topik KH Abuya Muhtadi yang memimpin doa penutup HUT ke-26 Banten. DI Yogyakarta memperoleh 103 post dan 1.392 engagement melalui Wayang Jogja Night Carnival 2026. Sementara itu, DPRD Jawa Barat mencatat 97 post dengan 916 engagement pada topik vila milik Tina Wiryawati di Kuningan yang menjadi sorotan.

DPRD Bali memiliki volume publikasi terendah dengan 19 post dan 772 engagement melalui topik edukasi sertifikasi halal oleh Zulfikar Wijaya. Meskipun jumlah post lebih rendah dibandingkan wilayah lain, topik tersebut tetap menghasilkan interaksi yang terpantau dalam pemantauan mingguan.

Seluruh wilayah pembanding menunjukkan dominasi sentimen positif. Perbedaan eksposur terlihat pada tema dan tingkat interaksi yang dihasilkan, mulai dari isu kesejahteraan pekerja dan subsidi pangan di DKI Jakarta, kegiatan keagamaan di Jawa Timur dan Banten, agenda budaya di DI Yogyakarta, hingga isu personal dan edukasi di Jawa Barat serta Bali. Dengan demikian, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan performa tertinggi dari sisi volume dan engagement, sementara seluruh wilayah tetap memperlihatkan komposisi percakapan yang didominasi sentimen positif.

Ringkasan Strategis Media Sosial DPRD Jawa Tengah

Kesimpulan Keseluruhan

Percakapan media sosial DPRD Jawa Tengah pada periode 5–11 Oktober 2026 mencatat 55 post dengan total 1.537 engagement. Sentimen positif mendominasi sebesar 92,73%, sementara sentimen negatif sebesar 7,27%. Percakapan terutama berkaitan dengan aktivitas kelembagaan, aspirasi masyarakat, dan kegiatan anggota DPRD. Isu aspirasi ojol dan perbaikan kemitraan menjadi topik paling menonjol dengan lima post dan 513 engagement, sedangkan isu demonstrasi buruh menjadi pendorong utama lonjakan aktivitas pada 6 Oktober.

Instagram menjadi kanal dengan kontribusi terbesar berdasarkan jumlah post maupun engagement. Kanal ini mencatat 41,82% dari total post dan 67,14% dari keseluruhan engagement. TikTok berada di posisi berikutnya dengan kontribusi 29,09% jumlah post dan sekitar 30,71% engagement. Distribusi tersebut memperlihatkan bahwa interaksi publik paling banyak terkonsentrasi pada konten yang dipublikasikan melalui Instagram dan TikTok.

Dalam perbandingan wilayah, DPRD Jawa Tengah mencatat 1.537 engagement atau 1,21% dari total 126.989 engagement seluruh wilayah. Capaian tersebut masih berada di bawah sejumlah entitas pembanding, termasuk DPRD Kabupaten Pemalang, DPRD DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, serta beberapa DPRD provinsi lainnya. Sementara itu, eksposur Pemprov Jawa Tengah mencapai 21.499 engagement, terutama didorong oleh isu investasi dan olahraga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap aktivitas DPRD Jawa Tengah pada periode ini masih lebih terbatas dibandingkan sejumlah entitas yang dipantau.

Sorotan Strategis

Puncak aktivitas percakapan terjadi pada 6 Oktober dengan 14 post dan 705 engagement. Lonjakan tersebut didorong oleh aksi demonstrasi buruh di DPRD Provinsi yang berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan dan sosial politik. Isu ini memperlihatkan bahwa aktivitas penyampaian aspirasi secara langsung dapat menjadi pemicu peningkatan percakapan dan engagement dalam waktu singkat. Setelah momentum tersebut, volume post dan engagement mengalami penurunan hingga akhir periode.

Figur Budi Santoso turut menjadi sorotan dalam ringkasan strategis laporan sebagai salah satu faktor utama peningkatan volume post dan engagement. Pada bagian topik berdasarkan engagement, konten personal Ribut Budi Santoso tercatat memperoleh 73 engagement dari satu post. Sementara itu, Ketua DPRD H. Sumanto, S.H. disebut dalam tiga post dengan total 49 engagement yang seluruhnya bersentimen positif. Temuan ini memperlihatkan perbedaan tingkat eksposur antara figur yang disebut sebagai pendorong percakapan dan Ketua DPRD dalam pemantauan khusus pimpinan.

Dari sisi Wakil Ketua DPRD, Mohammad Saleh memperoleh tiga post dan 83 engagement melalui topik penguatan sinergi pengelolaan anggaran. Setya Arinugroho mencatat engagement tertinggi di antara Wakil Ketua dengan 131 engagement melalui isu pengaspalan jalan Desa Cindaga. Sementara itu, Heri Pudyatmoko memperoleh jumlah post terbanyak dengan tujuh post dan 92 engagement. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa eksposur pimpinan masih berbeda berdasarkan aktivitas dan topik yang dibicarakan selama periode pemantauan.

Isu yang Perlu Dipantau

Kasus korupsi Fadia Arafiq di Pekalongan menjadi isu negatif yang secara khusus disoroti dalam ringkasan strategis laporan. Isu tersebut tercatat menghasilkan 13 post negatif dan disebut sebagai salah satu risiko reputasi yang paling perlu diperhatikan. Laporan menekankan pentingnya komunikasi yang transparan serta penegakan hukum yang tegas untuk meredam sentimen negatif yang berkembang. Perkembangan isu ini perlu dicermati dalam konteks pemantauan wilayah Pekalongan karena dapat memengaruhi dinamika percakapan publik terkait pemerintahan dan lembaga daerah.

Selain itu, demonstrasi buruh dan aspirasi pengemudi ojek online menjadi isu yang perlu terus diperhatikan karena berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tarif, dan pola kemitraan. Isu aspirasi ojol mencatat lima post dengan 513 engagement dan masih memuat satu post negatif. Sementara itu, demonstrasi buruh menjadi pemicu puncak aktivitas pada 6 Oktober. Perkembangan tuntutan serta respons terhadap aspirasi tersebut berpotensi mempertahankan perhatian publik apabila kembali muncul dalam percakapan berikutnya.

Penurunan aktivitas setelah puncak demonstrasi juga menjadi perhatian dalam laporan. Jumlah post turun dari 14 post dengan 705 engagement pada 6 Oktober menjadi dua post dan 10 engagement pada 10 Oktober. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa momentum percakapan belum berlanjut secara konsisten setelah isu utama mereda. Laporan menekankan pentingnya konten yang relevan dan menarik untuk menjaga kesinambungan interaksi publik.

Eksposur pimpinan DPRD juga masih perlu diperkuat, khususnya agar perhatian publik tidak hanya terkonsentrasi pada figur tertentu. Ketua DPRD H. Sumanto mencatat tiga post dengan 49 engagement, sedangkan Wakil Ketua Mohammad Saleh memperoleh tiga post dengan 83 engagement. Penguatan komunikasi melalui sorotan kegiatan dan capaian konkret para pimpinan menjadi salah satu hal yang disarankan dalam laporan untuk memperluas eksposur kelembagaan.

Di tingkat kabupaten/kota, isu keracunan MBG di Batang dan desakan penghentian program juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pelayanan publik. Topik tersebut memperoleh 191 engagement dari satu post. Meskipun narasi positif masih mendominasi percakapan di wilayah Batang, isu ini berpotensi memunculkan kritik lanjutan apabila terdapat perkembangan baru terkait penanganan dan evaluasi program.

Lampiran: Percakapan DPRD Jawa Tengah β€” Isu Utama

Lampiran laporan memuat enam isu yang menggambarkan aktivitas dan percakapan terkait DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan. Isu tersebut mencakup penyampaian aspirasi pengemudi ojek online, tuntutan perbaikan tarif dan kemitraan, modernisasi sarana pertanian, penguatan sinergi pengelolaan anggaran, pemeliharaan infrastruktur pendukung, serta kegiatan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

ISU – 01

Ratusan Pengemudi Ojol Sampaikan Aspirasi ke DPRD Jateng

Ratusan pengemudi ojek online di Semarang menggelar aksi di depan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasi terkait perubahan status hubungan kerja menjadi pekerja. Dalam aksi tersebut, para pengemudi menolak perubahan status tersebut dan meminta perbaikan pola kemitraan dengan perusahaan aplikator. Mereka menilai hubungan kemitraan perlu memberikan keadilan serta kepastian bagi pengemudi dalam menjalankan pekerjaan. Penyampaian aspirasi ini menjadi bagian dari perhatian terhadap hubungan kerja di sektor transportasi online dan peran DPRD dalam menerima tuntutan masyarakat.

ISU – 02

Pengemudi Ojol Desak Perbaikan Tarif dan Kemitraan di DPRD Jateng

Massa pengemudi ojek online yang tergabung dalam SAKO menggelar aksi di depan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan tuntutan mengenai kenaikan tarif, revisi aturan kemitraan, serta keterlibatan pemerintah dalam kebijakan perusahaan aplikasi. Para pengemudi juga menolak perubahan status menjadi karyawan tetap karena menilai sistem kemitraan lebih sesuai dengan fleksibilitas pekerjaan mereka. Tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tarif dan kepastian hubungan kemitraan masih menjadi perhatian pengemudi dalam sektor transportasi online.

ISU – 03

Komisi B DPRD Jateng Dorong Modernisasi Sarana Pascapanen Petani

Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan usaha tani melalui modernisasi sarana pascapanen, terutama fasilitas penggilingan padi. Dorongan tersebut disampaikan setelah peninjauan aktivitas Gapoktan Maju Makmur di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Modernisasi sarana pascapanen menjadi bagian dari perhatian terhadap peningkatan kapasitas usaha pertanian dan dukungan terhadap aktivitas kelompok tani. Pembahasan ini memperlihatkan perhatian Komisi B terhadap kebutuhan fasilitas pendukung dalam kegiatan produksi dan pengolahan hasil pertanian.

ISU – 04

Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh Dorong Penguatan Sinergi Pengelolaan Anggaran

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mendorong penguatan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BPKP untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta evaluasi penggunaan anggaran. Koordinasi tersebut dinilai penting di tengah tantangan fiskal agar belanja daerah dapat dikelola secara efektif dan akuntabel. Penguatan sinergi juga diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Isu ini menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD.

ISU – 05

DPUPR Jateng Laksanakan Pemeliharaan Rutin Alat Berat

Seksi Peralatan DPUPR Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin alat berat pada 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi dan kesiapan peralatan agar tetap optimal dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan infrastruktur. Pemeliharaan ini menjadi bagian dari aktivitas operasional pemerintah daerah dalam memastikan peralatan pendukung pekerjaan tetap berada dalam kondisi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

ISU – 06

Pemkab Klaten Gelar Sambung Rasa di Desa Jatipuro

Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar kegiatan Sambung Rasa di Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik dengan masyarakat. Kegiatan tersebut diisi dengan peninjauan layanan publik dan UMKM, peresmian Gedung PKK serta Aula Desa Jatipuro, dan dihadiri anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Agenda ini memperlihatkan keterlibatan unsur pemerintahan daerah dan legislatif dalam kegiatan yang berorientasi pada pelayanan serta interaksi langsung dengan masyarakat.

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 9 November 2026 – 15 November 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Cakupan Media Pemantauan mencakup…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 9 November 2026 – 15 November 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 2 November 2026 – 8 November 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Cakupan Media Pemantauan mencakup…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 2 November 2026 – 8 November 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 26 Oktober 2026 – 1 November 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Cakupan Media Pemantauan meliputi…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 26 Oktober 2026 – 1 November 2026 Ruang…