Tangani Bencana, BPBD Kota Tegal Kekurangan Personil

Tanggal -
IMG 20220819 WA0023

SOAL KINERJA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng didampingi BPBD Jateng berdiskusi dengan BPBD Kota Tegal membahas kendala kurangnya SDM pada Jumat (19/8/2022) lalu. (foto Alfariz Firdausya Bintang Permana)

TEGAL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal saat ini membutuhkan perhatian. Pasalnya, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tersebut memiliki tanggungjawab yang cukup berat namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya.

Beberapa kendala yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang di-refocusing untuk penanganan Covid-19. Demikian dikemukakan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kota Tegal Mochammad Mabbrur saat berdiskusi dengan Komisi E DPRD Provinsi Jateng, baru-baru ini. 

“Kami berharap banyak kepada Komisi E untuk dapat mempertimbangkan dan mengusulkan tambahan anggaran untuk kami. Karena jujur, dalam penanganan banjir lalu, kami kekurangan personil sehingga banyak masyarakat yang memandang kami sebelah mata,” ujar Mabbrur.

Mendengarnya, Wakil Ketua Komisi E, Abdul Aziz, mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami BPBD Kota Tegal itu. Pihaknya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada gubernur dengan harapan Kepala Daerah dapat memahami permasalahan yang dialami OPD yang menangani bencana di daerah kabupaten/ kota.

“Kota Tegal ini kan berada di daerah pantai utara dimana rawan dengan bencana. Sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih agar dapat menangani dan mengantisipasi bencana alam yang terjadi. Ini juga dapat membuat perasaan masyarakat di daerah Kota Tegal merasa lebih aman. Kami bersama Kalakhar BPBD Jateng akan menyampaikan perihal tersebut kepada gubernur selaku kepala daerah agar beliau juga mengetahui permasalahan yang dialami OPD daerah yang menangani bencana alam,” ujar Wakil Ketua Komisi E itu.

Senada, Kalakhar BPBD Jateng Bergas C. Penanggungan juga mendukung langkah diambil Komisi E. Bergas juga menambahkan solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai kurangnya SDM yakni dengan merekrut relawan dari organisasi masyarakat dan menyumbang iuran kas organisasi tersebut sehingga SDM dapat terpenuhi dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.

“SDM merupakan faktor yang sangat penting, ya untuk penanganan bencana alam. Setiap terjadi bencana alam membutuhkan tenaga yang banyak. Saran saya kepada Kalakhar BPBD Kota Tegal untuk memenuhi SDM, jadi kita merekrut relawan dari organisasi masyarakat. Jadi, sistemnya kita ikut menyumbang iuran organisasi itu saja tapi saat kita membutuhkan tenaga, maka kita mendapatkan tenaga yang banyak dari organisasi tersebut. Dengan begitu, kita mendapatkan SDM yang banyak dengan anggaran yang terbatas” tutup Bergas. (bintang/ariel)

Dilihat: 109

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.