SOAL MISKIN. Komisi E bertemu dengan Pemkab Purworejo dalam kunjungan kerja guna rangkaian upaya pengawasan percepatan penanggulangan kemiskinan.(foto soni dinata)
PURWOREJO – Kabupaten Purworejo dan Magelang menjadi daerah tujuan kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jateng guna rangkaian upaya pengawasan percepatan penanggulangan kemiskinan, Selasa (4/2/2025). Ketua Komisi E Messy Widiastuti menyatakan kehadiran secara terpisah di kedua kantor kabupaten tersebut juga turut untuk menguatkan draf materi Rancangan Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Saat di Pemkab Purworejo, RA. Kurniawan selaku Pj. Sekda Kabupaten Purworejo menyebutkan angka kemiskinan turun tidak terlalu signifikan. Hanya saja yang patut dijadikan perhatian pemerintah, tidak saja secara jumlah dan persentase kasus kemiskinan, namun juga masalah lain dari terjadinya kemiskinan.
“Hal lain yang menjadi concern survei BPS yakni Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Ada juga dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” ungkap Kurniawan.
Sementara, kasus kemiskinan di Kabupaten Magelang disebabkan masyarakatnya tidak mau lepas dari kondisi penerimaan bantuan baik PKH, bansos dan bantuan lainnya, terlebih bantuan BOS. Kondisi tersebut menjadikan penurunan angka kemiskinan sangat kecil sekali.
“Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas terkait salah satunya melaksanaan pelatihan keterampilan kerja, tetap saja ada mindset dari masyarakat lebih nyaman sebagai penerima bantuan,” ucap Nanda Cahyadi selaku Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kabupaten Magelang
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi E Zaenudin mengatakan berbagai kendala di lapangan yang mayoritas merupakan data dari pusat maupun daerah. Harapannya, bisa dijadikan kerangka menerbitkan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan.
“Setelah data diperbaiki, maka selanjutnya dilakukan social protection dengan program PKH menjadi solusi utama dalam penanganan kemiskinan. Selanjutnya, adanya upaya graduasi penerima manfaat dan pemberdayaan perlu diperkuat. Sehingga, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik dengan pemerintah daerah,” ucap Zaenudin.
Bagi Messy, pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada OPD di kedua kabupaten tersebut yang tetap bersemangat dalam menanggulangi kemiskinan warganya. “Semangat yang luar biasa ini harus kita buktikan bahwa Jawa Tengah bisa keluar sari zona kemiskinan yang masih tertinggal dari Jabar dan Jatim, dan saya kira semangat teman-teman OPD Provinsi Jateng ini sangat luar biasa dengan dibuktikan lengkap dari Bappeda, Dinsos, Disnaker, Pendidikan, Biro Kesra, Dinkes, dan hampir semua mitra kerja Komisi E mengikuti kunjungan ini,” pungkasnya. (soni/priyanto)
