SOAL RAPERDA. Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dindagkop Kota Pekalongan, Senin (5/8/2024), membahas soal sektor UMKM. (foto bintari setyawati)
PEKALONGAN – Raperda UMKM yang dicanangkan Bapemperda DPRD Provinsi Jateng kini hampir rampung. Untuk itu, Bapemperda mengajak Dinas Perdagangan Koperasi & UKM (Dindagkop) Kota Pekalongan, Senin (5/8/2024).
Ketua Bapemperda Iskandar Zulkarnain menyampaikan tujuan diskusi itu untuk memperkaya dalam penyusunan raperda. Sekaligus, mempercepat raperda agar selesai menjadi produk hukum daerah.
“Kedatangan kami terkait dengan Raperda UMKM, yang merupakan inisiatif dari Bapemperda. Maksud dan tujuan kami untuk mendapatkan banyak masukan, banyak pemikiran terkait usaha kita untuk mewujudkan sektor UMKM. Pilar ekonomi Indonesia ditentukan oleh UMKM kita,” ungkap Iskandar.
Menanggapinya, Kepala Dindagkop Kota Pekalongan Supriono menjelaskan mengenai perkembangan UMKM di Kota Pekalongan dan bagaimana Pemerintah setempat dalam merangkul pengrajin UMKM di Kota Pekalongan. Dijelaskannya, selama 3 tahun ini pihaknya mampu mencetak eksportir.
“Selama ini pengrajin terutama batik, kalau ekspor melalui pihak ketiga, belum berani sendiri. Maka, diharapkan setelah ini bisa mandiri sendiri, supaya bisa lebih besar pasarnya di luar,” jelas Supriono.
Menurut dia kendala yang dialami UMKM adalah semakin menjamurnya toko modern seperti Indomart dan Alfamart. “Sehingga, pemilik warung atau UMKM kecil biasanya kalah saing dan pendapatan UMKM bisa menurun,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Nurul Hidayah selaku Anggota Bapemperda menyoroti hambatan dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Ia menilai kendala itu dapat dimasukkan ke dalam draft raperda sekaligus solusi dalam pelaksanaannya.
“Bapemperda membutuhkan masukan khususnya dari Kota Pekalongan untuk memotret hal-hal yang terjadi pada pelaku UMKM agar ke depannya UMKM menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang terus naik. Apakah ada tantangan, hambatan, yang bisa dimasukkan dalam batang tubuh dalam raperda yang kita bahas? Yang kedua, Pemerintah Provinsi beberapa bulan lalu melaunching Nomor Induk Berusaha (NIB), apakah ada kendala dalam mengakses data dan sebagainya?” tanya Nurul.
Masfui Masduki, Anggota Bapemperda, juga menanyakan tentang peran Kospin Jasa yang berkembang pesat di Kota Pekalongan. “Bagaimana gambarannya, kenapa kospin bisa maju? Apa yang menjadi saran, untuk ditiru di kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jateng?,” ungkap Masfui.
Menjawabnya, Supriono menceritakan bahwa awalnya dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) di setiap kelurahan yang rajin mengadakan pertemuan rutin. Setiap bulannya ada pertemuan rutin para pelaku UMKM.
“Bagi pelaku UMKM, yang paling penting adalah bagaimana peningkatan SDM dari pelaku UMKM nya,” katanya.
Terkait NIB, lanjut dia, agar UMKM bisa mengakses bantuan modal maupun pasar, syaratnya akun langsung masuk One Stop Service (OSS). Dan saat ini, semua UMKM di Kota Pekalongan sudah masuk datanya sehingga bisa diakses.
“Soal Koperasi Kospin, walaupun dibawah Kementerian, tapi setiap ada event kita disuruh mendampingi. Alhamdulillah, setiap bulan ada undian dan kita mendampingi terus. Kebetulan, dulu Kospin Jasa bisa semakin sukses saat tumbuh bersamaan dengan fenomena maraknya tekstil di Kota Pekalongan sehingga pelaku UMKM banyak menggunakan Koperasi Kospin Jasa,” jelas Supriono.
Menutup diskusi, Iskandar berharap dinas terkait tetap melakukan pendampingan. Dengan begitu, pemerintah hadir dalam proses perkembangan sektor UMKM di daerah.
“Yang bisa saya tangkap hari ini ya, untuk perkembangan UMKM adalah fasilitasi merupakan hal yang paling penting. Yang kedua, jangan mempersulit regulasi karena terkait banyak hal, yang penting usaha jalan, sehingga ekonomi bertumbuh,” tutup Iskandar. (bintari/ariel)
