Pendapatan Balai Benih TPH Masaran Sragen Perlu Ditingkatkan

Tanggal -
WhatsApp Image 2023 10 02 at 4.18.33 PM

DISKUSIKAN PENDAPATAN. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan pengelola Balai Benih TPH Masaran Sragen soal pendapatan hasil benih. (foto: ariel noviandri)

SRAGEN – Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan pihak pengelola Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) di Desa Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Senin (2/10/2023) soal pengelolaan dan pendapatan balai benih. Dalam diskusi itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro mengapresiasi kinerja balai benih yang tetap konsisten menghasilkan benih-benih padi saat kondisi iklim yang kurang mendukung.

“Di tengah kesulitan ini, kami berterimakasih karena telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan iklim yang kurang baik,” katanya.

Sementara, Budiono selaku Anggota Komisi C menanyakan soal stok bibit di balai benih. “Bagaimana stok bibit benih untuk masa tanam bulan Desember?,” tanya Budiono.

Soal pendapatan, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo berharap tetap fokus pada peningkatan pendapatan. Diharapkan pula, hal itu juga perlu dibarengi dari sisi pelayanan kepada masyarakat sekitar.

Menanggapi hal itu, Kepala Balai Benih TPH Wilayah Surakarta Aris Munandar mengakui kekeringan sangat berdampak pada hasil panen gabah. Soal produksi benih, pada 2022 lalu sebanyak 17.745 kg untuk Kelas Benih Pokok (BP) dan per Oktober 2023 sebanyak 14.485 kg untuk BP, sedangkan untuk stok masa tanam berikutnya diyakini masih tersedia.

Ia menyebutkan anggaran perbanyakan benih pada 2022 sebanyak Rp 85,30 juta, sedangkan pada 2023 sebanyak Rp 101 juta. Soal realisasi pendapatan asli daerah (PAD), pada 2022 tercapai Rp 354,21 juta sedangkan per Oktober 2023 sebesar Rp 171,96 juta dari target Rp 234,88 juta.

Untuk saat ini luas lahan yang dikelola BBTPH Masaran seluas 6 hektar. Dengan 8 hektar lahan yang dikelola untuk 2 kali masa tanam.

“Target untuk tiap taunya memiliki tren naik dengan Luas lahan 6 hektar dan 8 hektar yang dianggarkan dari 12 hektar. Maka, target hasil per hektar yakni 3 sampai 4 ton,” jelas Aris. (ryo/priyanto)

Dilihat: 35

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)