SOAL LISTRIK. Ferry Wawan Cahyono dalam kegiatan ‘Sosialisasi Bansos Sambungan Rumah Listrik Murah & Hemat untuk Keluarga Kurang Mampu’ di Pendopo Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, belum lama ini. (foto soni dinata)
PURBALINGGA – Warga kurang mampu di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga kini bisa tersenyum lebar. Karena, sambungan listrik yang didambakan akhirnya didapatkan secara cuma-cuma.
Ya, warga kurang mampu itu mendapat bantuan sosial (bansos) dari Dinas ESDM Provinsi Jateng, yang diserahkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono. Penyerahan bantuan dilakukan di Pendopo Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, belum lama ini.
Dalam sambutannya, Camat Bukateja Sulistiyarno mengucapkan terima kasih kepada Ferry Wawan Cahyono dan Dinas ESDM yang telah memberikan bansos kepada warga di wilayah kerjanya. Ia mengakui masih ada beberapa desa yang tergolong ekstrim tingkat kemiskinannya seperti Desa Kutawis, Desa Karanggedang, Desa Majasari, Desa Kembangan, dan Desa Wirasaba.
“Untuk itu, kami masih membutuhkan bantuan dari pihak provinsi dengan mengajukan aspirasi melalui Bapak Ferry,” terangnya.
Sementara, Ipong Hartanto selaku Kepala Cabang Dinas Esdm Serayu Tengah menyampaikan bahwa bansos itu merupakan program linier dari provinsi dan pusat, yang merupakan program pembangunan dari provinsi. Akan tetapi, tetap harus ada mekanisme yang harus di tempuh.
“Terlebih untuk Kabupaten Purbalingga mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua DPRD yang berasal dari daerah pemilihan 10 (Kabupaten Pirbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen). Provinsi Jateng melalui DPRD bertugas memfasilitasi segala bansos masyarakat tidak terkecuali sambungan listrik murah,” jelas Ipong.
Pada kesempatan itu, Ferry menyampaikan bantuan tersebut untuk menekan tingkat kemiskinan di Jateng. Ia berharap penerima listrik murah tetap menggunakannya secara hemat dan terukur. Ia juga mengapresiasi Dinas ESDM terkait pelaksanaan bantuan listrik murah itu karena sudah dapat terlaksana secara masif tanpa ada gejolak dari warga.
“Tentunya semua ini bentuk kerjasama dari unsur kepala desa, kecamatan, serta Dinas ESDM yang melaksanakan pendataan. Selanjutnya, karena semua kegiatan bansos tersebut merupakan kegiatan dari pusat yang dilaksanakan provinsi,” tandasnya. (con/ariel)
