PANTAU POSKO. Komisi B DPRD Provinsi Jateng memantau posko banjir di Tirto Kabupaten Pekalongan, Selasa (3/2/2026). (foto ayuandani dwi purnama sari)
PEKALONGAN – Hujan dengan intensitas tinggi sejak awal 2026 telah menyebabkan banjir di Kecamatan Tirto Pekalongan Utara, Pekalongan Timur dan Pekalongan Barat Kabupaten Pekalongan. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng meninjau Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Selasa (3/2/2026).
Secara administratif, banjir melanda 4 kecamatan yakni Pekalongan Timur, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Utara. Kecamatan Pekalongan Barat menjadi wilayah terdampak terparah dengan ketinggian air mencapai 80 cm di sejumlah kelurahan, termasuk Kecamatan Tirto.
Pantauan Komisi B itu dilakukan bersama Diah Lukisari selaku Kepala Dishanpan Provinsi Jateng dan Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanaan (DLHK) Provinsi Jateng. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono menyampaikan keprihatinannya kepada warga yang terdampak bencana di Desa Mulyorejo.
“Kami turut bersimpati dengan apa yang terjadi kepada warga yang terkena dampak banjir. Komisi B juga turut prihatin yang mendalam dan kami berkomitmen untuk membantu mencari solusinya,” ujar Endro.
Sebagai informasi, banjir di Kecamatan Tirto itu sudah berlangsung selama 19 hari dan tidak kunjung surut. Masyarakat setempat berharap tidak hanya bantuan logistik saja tapi status kebencanaannya dapat ditingkatkan, yang tadinya siaga darurat menjadi tanggap darurat.
“Sudah waktunya perlu ditinjau untuk statusnya naik menjadi tanggap darurat supaya ada pengananan yang lebih advance. Selain itu juga BNPB juga sudah berkoordinasi untuk memperbaiki konstruksi tanggul supaya tidak jebol dan logistik untuk masyarakat tetap terus disalurkan,” tambahnya.
Anggota Komisi B, Harun Abbdul Khafizh, juga menjelaskan mengenai kondisi banjir di Kabupaten Pekalongan tersebut. “Kami sudah mengecek melalui drone, memang air dimana-mana membanjiri beberapa desa di Kabupaten Pekalongan. Banjir itu karena tanggul di hilir Sungai Sengkaramg jebol. Mata hilir dan hulu perlu diperbaiki, dan dikuatkan pondasinya. Butuh percepatan dan koordinasi dengan semua pihak untuk penanganan yang komprehensif,” jelas Harun.
Dikatakan, dari hulu perlu penguatan tanaman vegetatifnya, termasuk ban penahan ditingkatkan. Lalu, hilir diperkuat tanggulnya supaya tidak terus terjadi dari tahun ke tahun.
“Kami juga fokus pada posko seperti ini, yang melayani warga korban terdampak yang tidak berkenan mengungsi, perlu dulungan kuat untuk terlayani dengan baik. Semoga Allah juga kabulkan untuk surut,” ujarnya. (bintari/ariel)
