KUNJUNGAN KERJA: Komisi A berkunjung ke Stasiun Jogja TV guna melihat kesiapan televisi lokal dalam penerapan ASO.(foto: teguh prasetyo)
YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng berkunjung ke Jogja TV, Rabu (14/12/2022). Ketua Komisi A Mohammad Soleh menyampaikan kunjungan dilakukan guna bertukar pikiran berkaitan dengan penerapan migrasi siaran TV analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) dan penyusunan Raperda Penyiaran di Jawa Tengah. Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui kesiapan televisi lokal dalam menyikapi ASO tersebut.
“Karena tentu dengan adanya ASO ini, memunculkan dinamika di masyarakat. Serta kesiapan televisi lokal ini terkait dengan adanya ASO ini. Karena pasti ada perubahan pola teknologi dan terkait dengan kehidupan TV lokal di masa mendatang,” ungkap anggota Fraksi Golkar DPRD Jateng tersebut.
Soleh menambahan, dari pertemuan tersebut ada beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya pertama adalah sewa multiplexer (MUX) yang mungkin perlu ada stabilisasi harga. Sehingga televisi lokal tidak perlu khawatir mengenai monopoli harga oleh penyedia. Kedua, adalah perlu adanya kerja sama dengan pemerintah sehingga bisa menopang keberlanjutan TV lokal.
“Selanjutnya memang secara kualitas denga adanya ASO ini kualitas siaran menjadi bagus, tetapi tentu kualitas harus ditopang oleh teknologi yang tinggi juga,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Utama Jogja TV Satriya Dewi menyampaian ASO membuka peluang pengembangan siaran. Dulu pihaknya masih memikirkan investasi bisnis di alat pemancar, namun sekarang tidak lagi hanya tinggal memikirkan sewa.
“Cuma memang biaya sewa tahun ini segini, tahun depan dengan teknologi yang berkembang kan berpeluang naik,” jelasnya.
Dia menambahkan, hingga saat ini yang berubah baru teknis saja, sedangkan dari segi bisnis belum terlihat. Mengingat baru berjalan dua bulan, mengenai peluang bisnis pihaknya masih memantau. karena kemampuan televisi lokal berbeda.
“Memang peluang bisnis semakin terbuka, tv lokal dan nasional bisa berdampingan. Cuma sewa mux jangan sampai dimonopoli pemilik. Harga MUX perlu diamankan, sehingga TV lokal bisa terus melanjutkan siaran,” jelasnya.
Sementara itu anggota Komisi A DPRD Jateng Tri Mulyantoro menyampaikan, dengan adanya ASO tersebut perlu ada dukungan dari pemerintah agar TV lokal bisa bertahan. Dia mencontohkan di dapilnya ada Latif TV, dengan biaya sewa MUX per bulan Rp 20-30 juta sementara kemampuan di lapangan hanya Rp 5-10 juta.
“Kalau tidak ada pembelaan pemerintah daerah akan berat. Tidak bisa bersaing ke depan dengan televisi jaringan yang sudah besar. Kalau tidak bisa bersaing bisa tamat nantinya,” jelasnya.(teguh/priyanto)
