Dipantau, Kesiapan Sragen Hadapi Bencana Banjir
BAHAS KEBENCANAAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan BPBD Kabupaten Sragen, Jumat (3/10/2025), membahas soal penanganan kebencanaan di daerah. (foto setyo herlambang)
SRAGEN – Bencana banjir masih menjadi permasalahan yang kerap terjadi di Kabupaten Sragen. Untuk itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor BPBD Kabupaten Sragen, Jumat (3/10/2025), guna mendapatkan informasi sejauh apa kegiatan mitigasi bencana yang sudah dilakukan selama ini.
Saat bertemu dengan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Sragen Triyono Putro bersama jajarannya, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti ingin mengetahui jumlah desa tangguh bencana (destana) yang telah terbentuk. Karena, ia menilai adanya kelompok destana itu memiliki peran vital dalam penanganan bencana dimanapun mereka berada, terutama di titik rawan. Selain itu, Komisi E juga ingin mengetahui sistem deteksi dini banjir yang sudah ada.
“Adanya anggota relawan destana sangat berperan penting saat banjir ataupun tanah longsor di sekitaran sungai rawan bencana, jika memang perlu dukungan, kami siap,” katanya.
Anggota Komisi E, Kartina Sukawati, juga menilai salah satu upaya pencegahan banjir adalah dengan normalisasi sungai. Hal itu dapat dilakukan bersama-sama dengan Pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
“Salah satu upayanya adalah normalisasi, mengingat sedimentasi juga berpengaruh dengan kejadian kebencanaan,” jelas Kartina.
Menanggapinya, Triyono Putro menjelaskan selama ini Kabupaten Sragen dilewati anak sungai Bengawan Solo yaitu Sungai Mungkung, yang kerap banjir saat musim penghujan tiba. BPBD Kabupaten Sragen bersama Tim Relawan Destana selama ini sudah menjalankan tugas secara maksimal, walaupun dengan keadaan sangat sederhana dan masih membutuhkan bantuan. Terkait sedimentasi dan sistem normalisasi, pihaknya siap bekerja sama dengan dinas teknis terkait karena peralatan BPBD sendiri masih kurang lengkap.
“Saat ini sudah ada 41 Destana siap siaga ketika banjir atau tanah longsor terjadi namun dengan fasilitas kurang memadai. Kami bekerja secara maksimal dengan peralatan cukup sederhana, namun sistem koordinasi bisa sangat membantu jika ada tanda-tanda banjir akan datang. Terkait dengan normalisasi, akan dibahas dan kerjasama dengan dinas teknis terkait dan BBWS karena peralatannya lengkap ada disana seperti pompa khusus untuk menyedot lumpur.” kata Triyono. (iyok/ariel)
