SOAL KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran BPR BKK Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (13/1/2025), membahas soal kinerja keuangan. (foto ervan)
PURWOKERTO – Dalam kegiatan monitoring kinerja di PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda), Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanyo Bachrudin meminta agar BPR BKK tetap fokus pada sektor UMKM. Dengan begitu, BPR BKK semakin mampu dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Memang, selama ini BPR BKK perlu memperkuat pangsa pasarnya sehingga dapat selalu bermanfaat bagi masyarakat, khususnya UMKM,” harapnya.
Selain itu, BPR BKK juga perlu memperhatikan deviden kepada pemerintah daerah. Dari situ, BPR BKK semakin meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapinya, Dirut BPR BKK Purwokerto Sugeng Prijono mengaku apresiasi atas dukungan Komisi C terhadap perkembangan perusahaan yang dipimpinnya. Ia mengakui selama ini pihaknya masih menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM dan tetap menyetorkan deviden untuk PAD.
Secara kinerja keuangan, datanya mencatat, pada 2024 target Aset sebesar Rp 1,01 triliun terealisir Rp 994,78 miliar atau tercapai 98,33% dan target pada 2025 ini naik menjadi Rp 1,02 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK), pada 2024 targetnya Rp 858,47 miliar terealisasi Rp 854,22 miliar atau tercapai 99,51% dan pada 2025 ini ditargetkan Rp 886,39 miliar. Untuk Kredit pada 2024, dari target Rp 669,62 miliar terealisasi Rp 570,57 miliar atau tercapai 85,21% dan pada 2025 ditargetkan Rp 600,18 miliar.
Untuk Pendapatan pada 2024 targetnya Rp 118,10 miliar terealisir Rp 98,40 miliar atau tercapai 83,33% dan pada 2025 ditargetkan Rp 133,12 miliar. Untuk Laba (sebelum pajak), pada 2024 targetnya Rp 38,23 miliar terealisir Rp 17,22 miliar atau tercapai 45,04% dan pada 2025 ditargetkan Rp 18,07 miliar.
NPL TINGGI
Sementara rasio non-performing loans (NPL/ kredit macet) netto, pada 2024 target sebesar 7,18% terealisasi 23,74%. Pada 2025 ini, angka NPL ditargetkan 10,69%.
“NPL meningkat tinggi karena beberapa sebab diantaranya debitur gagal usaha, beberapa debitur dipidana, beberapa debitur perangkat desa tidak memiliki sisa gaji untuk mengangsur karena diberi kredit lagi dari Bank Jateng, dan beberapa debitur perangkat desa diberhentikan karena mengundurkan diri dan diberhentikan dengan tidak hormat. Meski begitu, tingkat kesehatan bank masih (kategori) sehat,” papar Sugeng.
Sebagai upaya menurunkan NPL, pihaknya berusaha memaksimalkan penagihan dan pemberian surat peringatan kepads debitur yang menunggak angsuran. Selain itu, penjualan agunan melalui lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) dan tidak melalui KPKNL, serta bekerjasama dengan Kejari Purwokerto & Banyumas dalam upaya penagihan. (ariel/priyanto)
