Antisipasi Kebencanaan di Grobogan Patut Ditingkatkan

WhatsApp Image 2022 10 24 at 22.41.56 (1)

KUNJUNGAN KERJA: Komisi E berkunjung ke BPBD Grobogan.(foto: ervan ramayudha)

GROBOGAN – Komisi E melakukan kunjungan kerja ke BPBD Grobogan guna , kunjungan tersebut dalam rangka mendapatkan data dan masukan terkait Antisipasi Bencana Tanah Gerak, Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Grobogan. Senin (24/10/2022). Hal itu disampaikan Muh. Zen selaku pimpinan rombongan dewan diterima Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Grobogan Endang Sulistyoningsing berserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut Endang memaparkan, Grobogan mempunyai luas wilayah 2.023,85 km2 ini diapit tiga sungai besar yaitu Sungai Lusi, Tuntang dan Glugu dan Serang. Di Grobogan juga terdapat dua pegunungan yaitu Kendeng Utara dan Kendeng Selatan.

Pada kawasan Pegunungan Kendeng Utara terdapat dua kecamatan yakni Brati dan Klambu. Potensi kebencanaannya banjir bandang. Sementara di wilayah barat Grobogan di wilayah Bologarang di wilayah Pegunungan Kendeng Selatan juga sering terjadi bencana banjir bandang dipertengahan Oktober kemarin. Mengenai desa tanggap bencana atau destana sudah terbentuk di 17 desa dari 273 desa.

Endang menambahkan, terkait kondisi sampai saat ini risiko bencana alam yang paling tinggi yakni banjir. Bahkan sudah terjadi 14 kasus banjir, 18 kasus angin kencang, 21 kasus tanah longsor. Mengenai kekeringan terjadi di delapan kecamatan.

BPBD Grobogan saat ini telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana (Sigana). Aplikasi berbasis website dan mobile berisi laporan bencana, menghimpun, mengelola dan mendiseminasikan informasi kebencanaan di Grobogan. Aplikasi tersebut  diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat Grobogan dan Gerakan Bersama Mengurus Bantuan Bencana ke Masyarakat (Gema Utama) ini merupakan salah satu inovasi dari BPBD Grobogan. Terkait kerentanan, BPBD Grobogan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahkan BPBD Kab. Grobogan telah memiliki Unit Pelayanan Disabilitas (ULD) dan tiap tahun mengundang untuk memberikan pelatihan kesiapsiagaan, mitigasi dan penanggulangan bencana dari semua unsur masyarakat, tokoh masyarakat bahkan kaum renta bisa mengikuti pelatihan.(ervan/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.