Masih Pandemi, Pansus Stop Bahas Pajak Daerah

Screenshot 20211018

PANSUS TERTUNDA. Agung Budi Margono membacakan penundaan kerja Pansus Pajak Daerah dalam rapat paripurna yang digelar secara virtual, Senin (18/10/2021). (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna yang digelar secara virtual, Senin (18/10/2021), DPRD Provinsi Jateng menyatakan bahwa Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Pajak Daerah ditunda pelaksanaannya. Hal itu dilakukan karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Ketua Pansus Pajak Daerah Agung Budi Margono dihadapan peserta rapat paripurna, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman. Dalam penyampaiannya itu dikatakan, pembahasan pansus akan dilanjutkan sampai dengan situasi dan kondisi pandemi berakhir.

“Namun, hingga masa kerja pansus berakhir, pandemi juga tidak kunjung berakhir meski kondisinya membaik,” kata Agung, yang juga Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng.

Ia melanjutkan saat masa kerja pansus berakhir kondisi perekonomian Jateng akibat dampak Covid-19 belum menunjukkan perbaikan signifikan. Hal itu dapat ditunjukkan dari angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2, 3, dan 4 tahun 2020 serta kuartal 1 tahun 2021 masih belum pulih.

“Sesuai dengan Tatib (Tata Tertib) DPRD, masa kerja pansus selama 1 tahun dan telah berakhir pada 29 Mei 2021,” ucapnya, sembari menambahkan, pansus akan kembali dibentuk saat kondisi perekonomian di Jateng sudah membaik.

Sebagai informasi, pansus tersebut membahas mengenai rancangan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.