JADI NARASUMBER : Sekretaris Komisi D Kholik Idris menjadi narasumber dalam Prime Topic di Wonosobo.(foto: soni dinata)
WONOSOBO – Saat sekarang inilah kemiskinan di Jateng mulai harus dikurangi. Kasus kemiskinan yang mencapai 10,9 persen lebih tinggi dari Jatim dan Jabar didominasi masyarakat yang tinggal di pedesaan.
Sekretaris Komisi D DPRD Jateng Kholik Idris pada kesempatan menjadi narasumber Dialog Bersama Prime Topic “Mewujudkan Kota & Desa Tangguh : Inovasi Infrastruktur Energi & Lingkungan di Jawa Tengah”, di Wonosobo, Sabtu (25/1/2025), memandang pemerintah harus fokus untuk pengembangan pembangunan terutama di pedesaan.
“Menurut saya, strategi pembangunannya tidak terlepas dan berbasis pada sumber daya manusia, sumber daya sosial dan sumber daya alam yang dimiliki. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola resources didukung pembangunan infrastruktur menjadi kata kunci mewujudkan tujuan bersama,” ucap dia.
Sekretaris Dinas PU Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Jateng Ali Huda memandang secara kebijakan pemerintah terutama pada bidang anggaran banyak yang difokuskan untuk pembangunan di pedesaan. Pada bidang infrastruktur pun dikuatkan supaya roda perekonomian berjalan. Dengan demikian warga dapat mengembangkan usahanya.
Kholik selanjutnya memberi penegasan bahwa intervensi pemerintah sangat penting. Untuk peran Dinas PU BMCK sudah buka mata dan telinga supaya tidak ada sarana jalan atau infrastruktur lainnya yang menyebabkan warga kesulitan.
“Data menyebutkan 30% dari total jalan provinsi berada di wilayah pedesaan dan terpencil. Ini harus menjadi prioritas dalam alokasi anggaran. Penyusunan anggaran yang spesifik untuk perbaikan jalan di wilayah tersebut akan membantu menciptakan akses yang lebih baik bagi masyarakat,” ucapnya
Narasumber lain Wakil Rektor Unsiq Wonosobo Hermanto memberi sebuah pemahaman, supaya pembangunan daerah (desa) tidak timpang serta perlunya ada pemerataan maka ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota. Mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pekerjaan.
“Jangan sampai ada penilaian dulu daerah ini mendukung A, karena tidak terpilih maka dikesampingkan dulu. Jangan seperti itu. Pusat yang punya anggarannya sedangkan desa yang punya daerah. Perlu kolaborasi, tidak tuding menuding. Pusat harus komitmen dana transfer baik itu DAK, DAU harus diperbesar,” ucapnya.
Terkait anggaran untuk dana infrastruktur, Kholik Idris berujar terutama untuk jalan, harus meningkat seiring dengan kebutuhan yang berkembang. DPRD bisa mendorong adanya alokasi anggaran yang lebih besar, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan dampak langsung bagi masyarakat.
Menyinggung untuk penggunaan teknologi dan inovasi dalam konstruksi jalan, Ali Huda menjelaskan, bahan yang digunakan lebih efisien dalam konstruksi jalan, seperti penggunaan material ramah lingkungan atau material lokal yang lebih terjangkau, bisa menghemat anggaran sekaligus mempercepat proses pembangunan.
Hermanto pun turut menegaskan untuk pengawasan dan evaluasi proyek sangatlah penting supaya tidak terjadi pemborosan anggaran. Evaluasi rutin terhadap keberhasilan program pembangunan akan membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat.
“Kalau fungsi pengawasan tidak berjalan, anggaran bisa tersedot habis. Sementara dari sisi kualitas tidak ada. Bisa menjadi temuan,” ungkapnya.
Kholik Idris berpendapat, untuk sebuah kebijakan terkait hajat hidup orang banyak diperlukan pendekatan bertahap dan berkelanjutan. Memperbaiki jalan di wilayah pedesaan dan terpencil bisa dilakukan secara bertahap. Fokus awal bisa diarahkan pada akses utama yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial, lalu dilanjutkan ke jalan-jalan kecil yang menghubungkan antar desa.
Terpenting pula, lanjut politikus Partai Demokrat, mengenai keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun. Selain itu, hal ini juga membuka kesempatan untuk mendengarkan masukan langsung dari warga mengenai prioritas pembangunan.
“Dengan kebijakan dan alokasi anggaran yang tepat, diharapkan kondisi jalan di wilayah pedesaan dan terpencil bisa diperbaiki secara signifikan, memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Selain itu apa yang menjadi keinginan masyarakat semestinya diperhatikan, terlebih bila berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Baginya, masyarakat mengharapkan pola pembangunan dan inovasi infrastruktur yang berbasis pada pendekatan berkelanjutan dan ramah lingkungan tanpa merusak ekosistem.
“Misalnya, pembangunan jaringan irigasi yang memanfaatkan teknologi hemat air di wilayah pertanian, atau infrastruktur energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah pedesaan yang kaya sinar matahari. Selain itu, masyarakat menginginkan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana alam, seperti jalan dan jembatan yang tahan gempa, tanggul pengendali banjir, atau sistem drainase yang efektif untuk mencegah genangan air. Hal ini penting mengingat Jawa Tengah sering dilanda bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi,” paparnya.
Sebagai penegasan akhir, Komisi D, lanjut Kholik berkomitmen untuk mendorong inovasi infrastruktur yang berbasis pada kearifan lokal dan teknologi modern, sehingga wilayah dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dengan tetap meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.(soni/priyanto)
