SOAL BENCANA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Grobogan, Kamis (8/1/2026), membahas soal kesiapan menghadapi bencana. (foto bintari setyawati)
GROBOGAN – Cuaca buruk yang kerap terjadi baru-baru ini menuntut semua pihak untuk melakukan kesiapan mitigasi bencana. Dalam hal ini, Komisi E DPRD Provinsi Jateng meninjau kesiapan lembaga/ dinas teknis menghadapi resiko bencana, salah satunya ke BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Grobogan, Kamis (8/1/2026).
“Kami kesini karena selama ini Grobogan dinilai sebagai daerah yang paling rawan banjir apabila sudah memasuki musim penghujan. Nah, maka dari itu, kayaknya pas ya bulan ini kami kesini sudah mulai musim penghujan. Bagaimana persiapannya untuk menanggulangi bencana-bencana di Kabupaten Grobogan,” tanya Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, saat berdiskusi dengan Pihak BPBD.
Menanggapinya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Grobogan Wahyu Tri Darmawanto menjelaskan mengenai kesiapan BPBD Kabupaten Grobogan dalam penanggulangan bencana di Grobogan. Diakuinya, dalam upaya itu, pihaknya tetap berkoordinasi dengan instansi/ dinas teknis lainnya.
“Potensi bencana pada musim hujan ada 4 item yakni ada banjir dan genangan, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, dan banjir bandang. Lalu, infografis bencana periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 ada 94 bencana terdiri dari 27 banjir, 18 tanah longsor, 27 angin kencang, 32 kejadian lainnya,” jelas Wahyu.
Soal koordinasi, pihaknya bersama Forkopimda, TNI dan Polri untuk menyiapkan semuanya seperti persiapan sarpras dan logistik bencana (kasang, bronjong, batu belah dolken), logistik pangan dan non pangan. Lalu, ada komunikasi dan informasi, serta sosialisasi kebencanaan.
Kesiapan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan pembentukan destana, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Sekarang, ada 75 destana.
Untuk upaya penanganan banjir di Kabupaten Grobogan jangka pendek (1-2 tahun), dengan pengerukan normalisasi drainase perkotaan dan sungai yg mengalami sedimentasi tinggi dan pentempitan aliran air. Kemudian, perbaikan infrastruktur sumber daya air pengendali banjir secara permanen. Lalu, penguatan sistem informasi sumber daya air dan penguatan peran masyarakat dan swasta.
“Untuk penanganan banjir jangka panjang, dilakukan upaya konservasi sumber daya air, optimalisasi dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dengan pembangunan waduk, embung dan lain-lain, pendayagunaan sumber daya air, dan penguatan sistem informasi sumber daya air (SISDA),” paparnya.
Sementara, Dinas PUPR Kabupaten Grobogan Een Endarto menjelaskan mengenai Grobogan yang dikelilingi oleh 4 sungai besar dan berada di cekungan. Menurut dia kondisi itu sangat wajar sekali bila sering terjadi banjir.
“Sungai-sungai besar di Grobogan ada Sungai Glugu, Sungai Lusi, Sungai Serang, Sungai Jajar lama dan baru, yang paling sering jebol tanggulnya ya. Nah, ini sekarang PR kami adalah bagaimana kami menyiapkan penampungan air untuk mencegah adanya luapan luapan sungai, yang kemaren sudah sampai ke pendopo di tengah kota. Lalu, menormalkan kapasitas tampung air yang ada di Lusi dan juga Glugu.
Kami mengharapkan bisa berkomunikasi dengan kementrian dalam negeri untuk bisa menyetujui apa yang kami rencanakan, kami usulkan, dan kami desain,” jelas Een.
Dikatakannya, pada 2025 pihaknya sudah melakukan normalisasi sebagian dan ditinjak lanjuti pada tahun berikutnya. Kemudian, ada perbaikan pintu air, yang menjadi penyebab mudahnya air masuk ke kota lewat glugu sudah diperbaiki, termasuk memperbaiki pintu air lewat pemukiman warga. Teemasuk, sudah meninggikan tanggul yang ada di Sungai Lusi.
“Ada beberapa kondisi di Kabupaten Grobogan perbaikan jalan dan sisa desain jembatan lama di beberapa desa di wilayah Grobogan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan juga timbunan sampah bisa merusak infrastruktur. Banyak sisa tanaman yang habis panen mestinya dimusnahkan atau ditimbun, malah dibuang disungai dan ini menyebabkan penyumbatan di beberapa titik,” jelasnya.
Sementara, Kalakhar BPBD Provinsi Jateng Bergas Catursasi Penanggungan menyatakan bahwa Grobogan merupakan wilayah yang ‘ndrawasi’. Pasalnya, saat musim hujan di Semarang, maka di Sungai yang ada di Grobogan akan meluap. Bahkan, di saat Blora hujan deras, maka alun-alun Grobogan yang kebanjiran.
“Jadi, kami sangat concern dengan Grobohan karena itu. Jika Grobogan akan membangun tanggul permanen, biayanya sangat besar. Selain pembuatan tanggul, mungkin Grobogan dibutuhkan pompa air. Tapi minta pompa ke siapa karena banyaknya tanggul yang jebol jadi bingung mau kasih pompa dimana. Dalam penanganan bencana yang paling penting adalah personilnya seperti masyarakat tangguh, personil teknis yaitu dinas teknis yang punya sarpras dan infrastruktur yang memadai, logistik,” tambahnya.
Mendengarnya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Ida Nurul Farida menyampaikan mengenai bantuan untuk Kabupaten Grobogan bisa dilakukan dengan bantuan Anggota-anggota Dewan. “Kalau membutuhkan bantuan dari DPR untuk membantu menyampaikan ke Pak Menteri kami siap karena mungkin bisa membantu mendorong untuk direalisasikan bantuan-bantuan yang tadi dibutuhkan ya. Saya juga mengapresiasi langkah-langkah yang tadi dijelaskan Pemkab Grobogan sudah sangat detil, kami jadi sangat paham dan sudah sangat tanggap bencana ya sebetulnya,” jelas Ida. (bintari/priyanto)
