DISKUSI BERSAMA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Wakil Wali Kota Surakarta, Rabu (13/8/2025), membahas upaya pengentasan pengangguran. (foto danik romdon)
SURAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melanjutkan monitoring program prngentasan kemiskinan. Kali ini, kegiatan dilakukan di Kota Surakarta, berdiskusi dengan Wakil Walikota Surakarta Astrid Widayani bersama jajarannya.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Hariyanto menanyakan soal soal kegiatan pengentasan pengangguran dan kendala yang dihadapi. Selain itu, ditanyakan pula mengenai perkembangan sektor UMKM dan pengaruhnya pada penyerapan tenaga kerja.
“Kaitannya dalam isu pengangguran, pengangguran menjadi tantangan di Provinsi Jateng. Kami ingin menanyakan beberapa hal seperti bagaimana strategi utama menurunkan tingkat pengangguran di Kota Solo. Lalu, bagaimana pelaksanaan pelatihan kerja dan UMKM, yang notabene menyerap banyak tenaga kerja. Lalu, kendala apa saja dalam penyerapan tenaga kerja di Solo dan bagaimana koordinasi dan kolaborasi dengan OPD sehingga bisa merekomendasikan kepada eksekutif,” jelasnya, Rabu (13/8/2025).
Wakil Ketua Komisi C Dedy Endriyatno juga menanyakan soal RPJMD Kota Surakarta. Seperti apa kegiatan/ program pengentasan kemiskinan yang ada selama ini.
“Sejauh mana desain pengentasan kemiskinan yang tertampung dalam RPJMD. Hal itu karena berpengaruh dengan kondisi ekonomi di Jateng,” tanya Dedy.
Sementara, Anggota Komisi C Asrar menyoroti tingkat pengangguran di Kota Surakarta yang naik pada tahun ini. Ia berharap Kota Surakarta bisa menjadi contoh yang baik untuk tingkat kemiskinan yang rendah di Jateng.
“Saya lihat kemiskinan melalui angka pengangguran di Solo meningkat pada tahun ini. Namun, melihat Kota Surakarta yang banyak menerima bantuan dari Pemerintah, kami dari Jateng berharap Solo bisa menjadi ikon Jateng dalam pengentasan kemiskinan. Kami berharap pula angka pengangguran bisa diminimalisir sehingga tingkat kemiskinannya menurun. Lalu, saya ingin tahu, bagaimana sinkronisasi BUMD dan swasta yang lain untuk program pengentasan pengangguran di Solo ini,” kata Asrar.
Menanggapi Komisi C, Wakil Walikota Surakarta Astrid Widayani, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Widyastuti Pratiwiningsih, menjelaskan mengenai upaya Kota Surakarta dalam pengentasan pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Surakarta. Ia mengakui tingkat pengangguran di Kota Surakarta masih tinggi tapi tingkat kemiskinannya rendah.
“Berkaitan dengan kemiskinan, sesuai data, Jateng masih menjadi 3 besar tingkat kemiskinan tertinggi, dan ini masih perlu ditekan. Di Kota Solo sendiri pada tahun ini ada pergeseran penyerapan ketenagakerjaan, kompetensi kualifiasi karena di Solo profilnya lebih banyak di pekerjaan informal. Jika dilihat dari data dan sertifikasi, memang terlihat sedikit karena warga Solo kebanyakan sebagai pedagang, pelayanan, atau jasa. Warga Solo cenderung ingin hal yang instan, jadi bagaimana mendapat uang yang cepat, jadi mereka mimilih berdagang, jadi agen, atau pelayanan daripada ikut pelatihan yang disediakan oleh kami. Jadi, jika dilihat dari tingkat penganggurannya memang tinggi, namun tingkat kemiskinannya rendah,” jelas Astrid.
Disebutkannya, di Kota Surakarta tercatat ada 13.204 tingkat pengangguran terbuka sehingga pada 2025 ini pihaknya berupaya menurunkan tingkat pengangguran dari sisi tenaga kerja dengan adanya rumah siap kerja. Lalu, ada lagi dari sisi bisnis untuk mengembangkan sektor UMKM melalui UMKM center yang baru rilis pada tahun ini sehingga ada 2 jalur dalam pengentasan kemiskinan.
Kemudian soal BUMD, lanjut dia, ada Perumda Air Minum Kota Surakarta, Perumda Pergudangan, Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, PT. BPR Bank Solo, dan Perumda Taman Satwa Taru Jurug Kota Surakarta (Solo Safari). Dikatakan, pegawai BUMD masih tidak terlalu banyak tapi harapannya dengan efek yang dihasilkan BUMD dan melalui optimalisasi PAD bisa lebih banyak lagi menyerap banyak tenaga kerja.
“Tren pengangguran dan kemiskinan di Surakarta menurun tapi kami selalu waspada supaya tidak meningkat. Jadi, kami tetap melakukan pengawasan dan pendampingan untuk terus mengupayakan penurunan tingkat kemiskinan,” tutup Astrid. (bintari/ariel)
