Peran Pengawasan Bawaslu Ditingkatkan, Tangkal Hoaks

MG

KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi A bersama Bawasalu Surakarta dalam kunjungan pemantauan persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.(foto: dyana sulist)

SURAKARTA – Komisi A DPRD Jateng berkunjung dan melihat proses persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dalam beberapa pekan terakhir ini, mereka berkunjung ke lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada Senin (8/5/2023), Komisi A berkunjung ke Bawaslu Kota Surakarta. Pada kunjungan yang dipimpin anggota Muhammad Yunus diterima Ketua Bawaslu Budi Wahyono.

Anggota Komisi A Ayuning Sekar Suci menanyakan, kiat-kiat apa yang direncanakan Bawaslu Surakarta dan bisa jadi untuk dibagikan kepada Bawaslu di kota-kota lainnya. Yunus turut menyampaikan, peran serta masyarakat dalam perhelatan pemilu akan memiliki dampak yang besar. Bawaslu diharapkan mampu terus menggandeng masyarakat dalam peran sertanya melakukan pencegahan maupun pengawasan segala tindak pelanggaran pada Pemilu 2024.

Sukses tidaknya pemilu salah satu indikatornya ditentukan oleh peran pengawasan.  Tentang persoalan-persoalan yang ada di Bawaslu, perlu koordinasi dan sinkronisasi terkait serta peran aktif dari masyarakat.

“Perlu ditingkatkan upaya pencegahan dan pengawasan pada Pemilu 2024 secara optimal. Dan kaitannya dengan sharing anggaran sudah di koordinasikan dengan Sekretariat Daerah,” ucap dia.

Menanggapi Yunus, Budi menyampaikan dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu memformulasikan beberapa program kerja yang efektif dan efisien dalam upaya melakukan pencegahan segala jenis pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024.

“Terkait dengan tahun politik saat ini, salah satu keresahan kami adalah berkaca dengan Pemilu 2019. Banyak hal-hal yang mencederai politik, seperti maraknya penyelenggaraan kampanye, banyaknya kendala teknis di tingkat akhir (pemungutan suara) yang meninggal, ini menjadi beban yang luar biasa dan kepentingan yang banyak, pemicunya banyak tekanan kerja yang terkait dengan kesehatan pilkada. Dengan ini Bawaslu akan lebih optimal dalam merancang sebuah program kerja, bukan hanya akan menjadi sebuah acara seremonial saja namun pada akhirnya akan ada output yang jelas dalam upaya melakukan pencegahan dan pengawasan segala jenis tindak pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024,” jelas Budi.

Budi menanggapi pertanyaan Ayuning, kiat-kiat yang sudah di lakukan seperti melawan hoaks, Bawaslu Surakarta mengajak pemuda milenial antihoaks dan bekerja sama baik dengan aplikasi yang menyuntikan kaum milenial agar bisa menyikapi virus-virus hoaks.(dyana/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.