FOTO BERSAMA : Jajaran Bapemperda DPRD Jateng berfoto bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.(foto: setyo herlambang)
JAKARTA – Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) adalah salah satu program pembangunan yang harus dibuat berdasarkan nilai-nilai muatan lokal. Karena itulah harus ada penyelarasan dengan RPJPN yang disusun pemerintah. Tentunya, setiap pembangunan juga melihat semua aspek-aspek yang dapat ditingkatkan baik di semua sektor, terutama daerah dengan potensi yang bisa dikembangkan.
Hal tersebut menjadi pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Sebagai informasi, rombongan dewan diterima Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II, Bob Ronald F Sagala. Dalam kesempatan itu Ketua Bapemperda Iskandar Zulkarnaen mengatakan harus adanya sinkronisasi program dari tingkat pusat sampai daerah, kabupaten/kota agar nantinya pencapaian pembangunan berjalan maksimal.
“Antara Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) harus sinkron dengan program yang ada di daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Hal ini agar selaras dengan rencana pembangunan yang sudah tersusun dan tertata rapi, termasuk didalamnya ada muatan lokal,” terang legislator asal Gerindra.
Pun demikian, Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II, Bob Ronald F Sagala memaparkan penting sinkronisasi dengan program pusat terutama pada penataan ruang baru disusul kemudian dengan pengembangan SDM dan ESDM. Tentunya langkah tersebut dikerjakan secara berlahan dan bertahap.
“Adanya target Indonesia emas 2045, menjadi acuan pemerintah dalam mengembangkan program pembangunan secara menyeluruh. Dengan sistem, RPJD mengisi ruang, ruang dulu baru dibangun, kaitan dengan SDM, Indonesia emas 2045, warga Indonesia harus diimprove, secara SDM, Singapura bisa maju mengandalkan sektor jasa, peningkatan SDM, SDM harus didorong total, harus bisa mengikuti perubahan, terkait dengan SDM di goverment, PPPK dan ASN, harus dikoordinasikan dengan terstruktur, ” jelas dia.
Wakil Ketua Bapemperda asal PKB, Ida Nur Sa’adah mengharapkan nilai-nilai muatan lokal juga harus dimasukkan dalam RPJD, karena setiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai ciri khas tersendiri.
“Nilai muatan lokal, berbabis kebudayaan ciri khas daerah-daerah tidak boleh lepas dari program RPJD, sebagai penyeimbang pembangunan berkelanjutan antara modern dan nilai lokal, ” tambah dia.(tyo/priyanto)
