Penanganan Ruas Jalan Boyolali-Klaten Rampung

73e131e1 0cf5 4eec 8c38 437866c6d324

TINJAU JALAN. Komisi D DPRD Provinsi Jateng meninjau kondisi jalan di ruas Boyolali-Klaten, Kamis (21/3/2024). (foto ervan romo)

KLATEN – Jelang memasuki mudik Lebaran, masalah kenyamanan dan keamanan jalan antardaerah harus menjadi prioritas. Diperkirakan banyak pengendara sepeda motor dan mobil akan menggunakan jalur-jalur di luar tol.

Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi, jalan rusak dan berlubang terutama di wilayah perbatasan maupun pedesaan. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Komisi D dengan Kepala Balai Surakarta-Dinas Bina Marga Cipta Karya Jateng Adi Prasetyo, Kamis (21/3/2024), saat meninjau pembangunan ruas Boyolali-Klaten.

Ketua Komisi D Alwin Basri menilai percepatan penanganan jalan juga sebagai proses peningkatan infrastruktur makin baik. “Percepatan ruas jalan adalah bentuk peningkatan infrastruktur baik. Terlebih akan memasuki masa mudik maka ruas jalan yang nyaman bisa memberikan pengendara agar aman dan cepat sampai tujuan,” terang legislator PDI-P.

Menanggapi, Adi Prasetya Kepala Balai Surakarta mengatakan, pihaknya telah memulai proses pemeliharaan jalan yang berada di wilayah tengah dengan membagi menjadi empat segmen. “Segmen pertama pada 8 Maret batas Boyolali-Klaten. Segmen kedua, Jalan Jatinom pada tanggal 15 Maret, Segmen ketiga, pada 7 Maret di tiga lokasi di Kecamatan Tulung, dan segmen keempat, pada tanggal 14 Maret, ” jelas dia. (ganang/ariel)

Berita Terkait

  • Pembayaran Pajak Perlu Semakin Dipermudah

    SALATIGA – Untuk terus meningkatkan perolehan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB), DPRD mendorong setiap Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) berkreasi dan inovatif dalam upaya memudahkan pembayaran pajak. Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto, saat live talkshow di Radio Elisa 103.9 FM Kota Salatiga dengan tema ‘Sosialisasi Kepatuhan Kendaraan bersama DPRD Provinsi Jateng’, Jumat (12/3/2021).

  • Usaha Pertambangan Kecil Harus Jadi Prioritas Pembinaan

    SUMBER – Anggota Komisi D DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Enegri Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memperhatikan usaha pertambangan kecil terutama dalam bidang pendampingan dan pembinaan. Hal tersebut mengingat pelaku usaha pertambangan kecil mayoritas adalah masyarakat kecil dengan SDM yang terbatas.