BICARA KESEHATAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal kesehatan masyarakat di Kantor Dinkes Provinsi DIY, Kamis (13/1/2022). (foto cahya dwi prabawa)
YOGYAKARTA – Dalam indeks tingkat kesehatan masyarakat, Provinsi DIY menempati urutan kedua nasional terbaik. Melihat keberhasilan provinsi tetangga itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng tertarik untuk mengajak Dinkes Provinsi DIY berdiskusi seputar pengelolaan, penanganan, dan pelayanan bidang kesehatan masyarakat.
Bertempat di Kantor Dinkes Provinsi DIY, Kamis (13/1/2022), diskusi digelar membahas pelayanan rumah sakit (RS) yang dikelola daerah, vaksinasi corona, jaminan kesehatan masyarakat, dan persoalan stunting. “Kami ingin menggali informasi dan mendapat masukan seputar penanganan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Abdul Hamid, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng, dalam diskusi bersama dinkes.
Sementara, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Joko Hariyanto menanyakan soal progres vaksinasi. Menurut dia selama ini pencapaian DIY lebih baik dibanding Jateng.
“Bagaimana kiat-kiat DIY mencapai target vaksinasi yang baik dan bagaimana penyelesaian permasalahan BPJS di DIY?,” tanya Joko.
Menyoal stunting, Anggota Komisi E lainnya messy widyastuti, menanyakan, “apakah ada program-program untuk mendukung preventif tentang stunting?”
Siti Badriah selaku Sekretaris Dinkes Provinsi DIY menanggapinya satu persatu. Dikatakan, saat ini DIY sudah memiliki RS dengan pelayanan yang cukup baik. Namun, diakuinya pula, masih banyak yang terkonsentrasi di kota.
“Kami memiliki RS yang memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Kekurangannya hanya RS masih terkonsentrasi di kota dan belum menyentuh ke daerah penyokong kota seperti Gunung Kidul dan Kulon Progo. Namun demikian, kami juga memiliki Balai Penjamin Kesehatan Masyarakat yang bisa menyentuh sampai pedesaan,” jelas Siti.
Terkait vaksin, lanjut dia, Provinsi DIY telah mencapai 98% dan penurunan pasien Covid-19 kini sudah sangat menurun. Saat ini juga sudah banyak shelter corona yang kosong.
“Kami berharap pemberian vaksin dan penurunan pasien terus berbanding lurus agar jangan sampai ada penambahan kasus baru. Ajakan prokes (protokol kesehatan) tetap disosialisasikan terus menerus,” katanya.
Mengenai progres vaksinasi, ia menjelaskan program itu bisa berjalan baik karena ada kesadaran masyarakat itu sendiri. Terkait persoalan BPJS dalam jaminan kesehatan, DIY memiliki Balai Penjamin Kesehatan Masyarakat yang bertugas mengurusi kesehatan masyarakat.
“Itu terkhusus bagi masyarakat yang belum bisa mengklaim jaminan kesehatan dari BPJS,” terangnya.
Soal stunting, menurut Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi DIY Endang, hal tersebut adalah masalah gizi kronis di masyarakat yang penyebabnya dari multifaktor. Mengatasinya, Provinsi DIY memiliki komitmen untuk menjadi perencanaan daerah dalam pencegahan stunting.
“Kami memiliki program inovasi kesehatan bagi masyarakat sehingga dalam penanggulangan masalah gizi, mulai dari pemantauan kesehatan ibu hamil sampai kesehatan anak terus kami lakukan,” jawab Endang. (cahyo/ariel)
