BERI PAPARAN. Anggota Komisi E Muh Zein Adv memberikan paparan di hadapan pengurus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jateng XIII di Kendal, Jumat (5/4/2019).(FOTO: Priyanto)
KENDAL – Komisi E DPRD Jateng menilai secara keseluruhan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) berjalan lancar. Meski ada kendala teknis, pihak Dinas Pendidikan mampu menangani sehingga siswa tetap mengikuti proses ujian.
Penilaian itu disampaikan anggota Komisi E yang juga ketua rombongan, Muh Zein Adv di hadapan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jateng XIII Santoso SH MH beserta jajarannya, Jumat (5/4/2019).
“Kendala teknis terutama aliran listrik kerap menjadi temuan saat kami kunjungan kerja ke beberapa daerah. Namun pihak Dinas Pendidikan, guru bisa menangani dengan cepat sehingga tidak ada ujian yang tertunda,” jelasnya.
Untuk perangkat komputer, meski sebagian ada sekolah yang menginduk namun tidak mengurangi pelaksanaan dari UNBK. Bagi Zein, sudah tidak ada lagi komplain dari pihak-pihak lain dari pelaksanaan ujian negara.
Dalam paparannya kepada Komisi E, Santoso menjabarkan Cabang Dinas Pendidikan wilayah Jateng XIII meliputi Kendal, Batang,d an Kota Pekalongan. Untuk Kendal, ada 33 SMA terdiri dari 14 sekolah negeri dan 19 swasta dengan jumlah 4.324 siswa. Di batang ada 15 SMA terdiri tujuh negeri dan delapan swasta dengan 2037 siswa. Kota Pekalongan ada 8 SMA dengan 1.444 siswa.
“Dengan demikian ada 56 SMA dan 7.805 siswa yang melaksanakan UNBK,” ucapnya.
Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) ada dua sekolah dengan 12 siswa. Sementara SMK di Kendal ada tujuh sekolah negeri dan 41 swasta. Di Batang ada empat sekolah negeri dan 24 swasta, dan di Kota Pekalongan ada 13 SMK.
Sejauh ini pelaksanaannya berjalan lancar. Diakuinya ada beberapa kendala, seperti ada gangguan listri di Pegandon (Kendal) namun sudah bisa langsung teratasi oleh genset. Di Kecamatan Limpung (Batang) juga dilaporkan ada listrik mati.
“Sebenarnya kami sudah ada MoU dengan PLN supaya saat pelaksanaan ujian tidak ada pemadaman listrik. Pihak PLN berdalih ada listrik yang padam karena gangguan alam. Dengan demikian PLN tidak bisa berbuat maksimal,” ungkapnya.
Selain itu turut dilaporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan adalah proses menghidupkan perangkat komputer setelah listrik padam. Kerap kali program komputer setelah listrik menyala, menjadikan program komputer tidak menyambung.
“Saat listrik menyala, program komputer tidak menyambung. Teknisi komputer tidak ada. Namun alhamdulillah bisa berjalan lancar,” jelasnya.
Beberapa guru meminta Komisi E supaya bisa memberikan solusi supaya ke depan pemadaman listrik tidak terjadi. Dari sisi anggaran, untuk menyewa genset sudah menyedot anggaran besar. Terkadang kerap tidak terpakai.
“Kalau ada jaminan PLN tidak ada pemadaman listrik, kami bahagia sekali. Anggaran bisa digunakan untuk lain,” ucapnya.
Sri Marnyuni selaku anggota Komisi E akan membawa masalah ini ke rapat dengar pendapat komisi. Pihaknya akan segera mengundang dinas terkait termasuk PLN supaya ada solusi ke depan.(priyanto/ariel)
