PERALATAN PUSKESMAS : Komisi E berkesempatan mellhat sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas Pecangaan.(foto: teguh prasetyo)
JEPARA – Kasus demam berdarah (DB) patut mendapatkan perhatian lebih. Masuknya musim penghujan, berpotensi untuk menjadikan penyakit DB meningkat, terlebih bila masyarakat lengah dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.
Berangkat dari itulah pada Senin (13/1/2025), Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke Jepara untuk mengetahui langkah kerja dalam penanggulangan dan penanganan penyakit DB. Dalam kunjungan tersebut, Komisi E berkesempatan mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dan Puskesmas Pecangaan.
“Jepara menjadi salah satu daerah bersama Klaten, Kendal, dan Grobogan pada triwulan terakhir 2024 secara data memiliki jumlah kasus DB tertinggi di Jateng. Mengawali 2025 ini, kami ingin dengar apa saja yang akan dilakukan Dinkes supaya kasus DB-DBD tidak naik,” kata Ketua Komisi E Messy Widiastuti membuka pembahasan dengan diikuti Kadinkes Jepara dr Mudrikatun beserta jajarannya dan Kadinkes Jateng Yunita Dyah Suminar.
Pada kesempatan itu pula sejumlah anggota Komisi E seperti Yohannes Winarto, Padmasari Mestikajati, Bagus Suryokusumo, Sumarwati, dan Kartina Sukawati, ikut urun rembug dalam pembahasan itu. Masalah fogging atau pengasapan masih dianggap oleh masyarakat sebagai solusi penanganan DBD. Peran juru pemantau jentik (jumantik) didorong untuk digiatkan.
“Masalah fogging di mata masyarakat itu seperti menjadi ‘obat’ disaat ada kasus DB dalam satu wilayah. Kami sering ditelpon masyarakat minta fogging. Mengubah pola piker itulah yang patut jadi pemikiran pemerintah,” kata Bagus.
“Pembasmian sarang nyamuk (PSN) harus digencarkan. Di tempat saya menjadi ujung tombak adalah pengurus PKK,” ucap Padmasari.
Menjawab hal itu Mudrikatun menjelaskan, pemerintah tidak boleh lengah dalam penganan DB. Di Jepara, secara topografi ada kepulauan, pesisir, dan pegunungan menjadikan penanganan tidak bisa begitu cepat. Kasus terbanyak penderita DBD pada 2024 ada di Kecamatan Karimunjawa. Untuk bisa ke sana harus menggunakan kapal.
“Sekarang di Karimunjawa sudah ada puskesmas dengan tipe B. Karena kepulauan itulah kami memberi perhatian lebih untuk masyarakat di Karimunjawa,” ucap dia.
Secara keseluruhan, untuk penanggulangan DB sudah ditekankan bahwa PSN menjadi cara yang efektif dan efisien untuk memberantas nyamuk aedes aigypti. Dinkes setiap sebulan sekali selalu mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan untuk dilakukan PSN.
“PKK sudah diminta menjadi ujung tombak PSN lewat jumantik. Satu kampung harus punya jumantiknya. Bak-bak penyimpanan air atau tempat kubangan itu harus dipantau. Sekali lengah, nyamuk aedes bisa berkembang cepat,” jelasnya.
Secara logistik pun sudah disiapkan seperti themepos, insektisida, alat fogging. Bagi Mudrikatum, alat pengasapan tetap stand by bila sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan.
Sementara saat meninjau Puskesmas Pecangaan, Komisi E diperlihatkan kesiapan sarana dan prasarana terutama saat penanganan pasien DB. “Penanganan di Puskesmas bersifat sementara. Bila puskesmas bisa menangani tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Di Jepara ada 22 puskesmas dengan 497 dokter,” kata dia. Messy berpesan menjadi perhatian pemerintah adalah mengubah pola pikir masyarakat termasuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Perlu ada gerakan bersama-sama secara konsisten terutama dalam PSN.
“Butuh gercep (gerak cepat), ketelatenan petugas, serta kewaspadaan dalam pemantauan lingkungan,” kata dia.(dewi/priyanto)
