BELI PRODUK : Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni sedang membeli produk olahan ikan air tawar di sela-sela menghadiri peringatan Hari Ikan Nasional, Minggu (1/12/2019).(Foto: Rahmat YW)
MUNGKID – Komisi B DPRD Jateng dorong peningkatan produksi ikan konsumsi tidak hanya terkonsentrasi pada perikanan laut saja mengingat potensi perikanan darat yang besar. Dengan demikian dapat terjadi keseimbangan sektor perikanan darat atau budi daya dengan perikanan hasil tangkapan dari laut.
Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi B M Ngainirricadl di sela peluncuran Program Kartu Nelayan Jawa Tengah dalam rangkaian Peringatan Hari Ikan Nasional dilapangan Drh Soepardi, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Minggu (1/12/2019).
“Untuk memenuhi kebutuhan ikan sebaiknya tidak hanya menggantungkan pada hasil laut saja, potensi perikanan air tawar kita cukup besar, sehingga kalau itu digarap akan meningkatkan perekonomian,” ungkap legislator Partai Persatuan Pembangunan itu.
Sementara Wakil Ketua Komisi B, Sri Marnyuni mengapresiasi penyelenggaraan peringatan Hari Ikan Nasional yang menampilkan gerai-gerai UMKM di bidang perikanan dan kelautan. Menurut dia dengan pengembangan pengolahan hasil perikanan oleh UMKM akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat jateng.
“Pameran ini merupakan unjuk karya dan kemampuan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengolah hasil laut, harapannya hal semacam ini terus dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” harap Sri Marnyuni.
Terkait Program Kartu Nelayan Jawa Tengah merupakan kerja sama terkait penyaluran BBM subsidi. Dengan kartu nelayan ini transaksi BBM subsidi nelayan dilakukan secara cashless dan tercatat pada dashboard yang dapat dimonitor secara real time online.
Penyaluran Kartu Nelayan ini akan ditargetkan kepada 171.248 nelayan di Jawa Tengah, namun untuk tahap awal akan disalurkan terlebih dahulu kepada para nelayan pemilik kapal yang memenuhi kriteria sebagai penerima BBM subsidi. Pada saat ini tercatat 26.614 kapal yang mendapatkan BBM subsidi. Dimana kapal yang berhak mendapatkan subsidi merupakan kapal dengan volume kotor 30 gross ton (GT).(rahmat/priyanto)
