Komisi B Dukung Digitalisasi Pemasaran UMKM

Tanggal -
1 aekspose2

JADI PEMBICARA: Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni menjadi pembicara dalam Dialog Interaktif di Gedung Berlian, Senin (2/12/2019).(Foto: Rahmat YW)

GEDUNG BERLIAN – Komisi B DPRD Jateng mendorong upaya pengembangan usaha kecil menengah. Selain itu perlu terobosan-terobosan dalam hal ini inovasi yang mendukung percepatan segala sektor perekonomian.

Anggota DPRD Jateng dari sejumlah komisi menjadi narasumber dialog interaktif

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Interaktif yang diselenggarakan Bagian Humas Sekretariat DPRD, Senin (2/12/2019).

Dia mencontohkan, selama ini pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) kurang memuaskan. Ada usulan melakukan digitalisasi pemasaran UMKM.

Dengan begitu pemberdayaan masyarakat kecil bisa terlaksana sekaligus menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Komisi B juga sangat mendukung Program kerja sama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Pemprov Jateng mengenai penelitian tentang pengemasan pangan tradisional. Menurut dia hal itu sangat bermanfaaat untuk pengembangan UMKM agar lebih kompetitif dalam pemasaran.

Di bidang peternakan, Maryuni mengatakan jika Pemprov Jateng harus mendorong budi daya dan pembibitan ternak sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan. Dengan demikian memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Komisi B, lanjut dia, telah berkomitmen untuk mengoptimalkan tugas pokok fungsi yang menjadi pembidangannya dalam hal perekonomian. Dalam kesempatan tersebut, kegiatan yang sudah dilakukan sejak dari pelantikan DPRD Jateng yakni mengebut pembahasan APBD 2020.(faiz/priyanto)

Dilihat: 46

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.