Kinerja Kebun Benih Sonobijo Sukoharjo Perlu Digenjot

Tanggal -
IMG

ALAT PRODUKSI. Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat melihat peralatan produksi di Kebun Benih TPH Sonobijo Sukoharjo, Rabu (7/10/2020). (foto ariel noviandri)

SUKOHARJO – Kinerja pendapatan Kebun Benih Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) Sonobijo Kabupaten Sukoharjo mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Saat berdialog dengan pengelola Kebun Benih, Rabu (7/10/2020), Komisi C menilai kinerja yang dihasilkan pada tahun ini masih perlu digenjot.

Hal itu dapat dilihat dari data Kebun Benih TPH Sonobijo yang menyebutkan bahwa, dari alokasi anggaran pada 2020 sebesar Rp 400,79 juta, tercapai Rp198,22 juta sampai 6 Oktober 2020. Masih rendahnya realisasi PAD itu karena pada tahun ini lahan padi seluas 15,6 hektare terkena puso yakni terserang hama tikus dan wereng batang coklat.

Dengan adanya kondisi puso tersebut, realisasi PAD 2020 masih ditopang dari penjualan sisa stok benih padi pada 2019 lalu. Selain soal realisasi pendapatan, kendala yang dihadapi pengelola Kebun Benih yakni banyaknya peralatan produksi yang rusak sehingga berdampak pada perolehan pendapatan.

Melihat kondisi itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo mengakui banyak alat produksi yang rusak. Ia berharap ada pengajuan peralatan untuk menunjang penjualan benih padi.

“Untuk pencapaian PAD, hal itu bisa dilakukan dengan optimalisasi upaya penjualan benih di wilayah kerja Kebun Benih,” kata Bambang. (ariel/priyanto)

Komisi C Pantau Kinerja
Kebun Benih Sonobijo Sukoharjo
Dilihat: 76

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.