BERI PAPARAN : Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso memberikan paparan dalam forum diskusi penanganan Sungai Bengawan Solo.(foto: azam adin)
SOLO – Pemerintah Provinsi Jateng dan Jatim sepakat untuk menangani permasalahan Sungai Bengawan Solo mulai dari hulu sampai hilir.
Demikian sari dari pertemuan yang dibalut dalam Forum Komunikasi (Sinergitas) Pemprov Jatim dan Jatim Dalam Pengelolaan dan Penanganan Dampak Sungai Bengawan Solo di Hotel Alila, Solo (28-30/9/2020). Pertemuan terseut diinisiasi Komisi D Pemprov Jatim.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad ini menghadirkan nara sumber yaitu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wagub Jatim Emil Elestianto Darrdak, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi Nani Hendiarti yang hadir secara virtual. Sementara itu Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lambogia hadir langsung. Untuk Komisi D DPRD Jateng hadir langsur Wakil Ketua Hadi Santoso, Sekretaris Chamim Irfani dan anggota Samirun.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menyoroti sejumlah hal dalam permasalahan sungai terpanjang di Jawa ini. Pertama peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat di hulu sungai perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat di hulu sungai mengandalkan dari bercocok tanam. Kebutuhan lahan seringkali mengabaikan faktor tata ruang sehingga menjadikan kawasan hulu sungai berubah. Pun dengan banyaknya permukiman perlu diperketat agar tidak mengubah pola kawasan hijau.
Sementara Gubernur Ganjar memaparkan permasalahan Bengawan Solo tidak bisa diselesaikan secara parsial atau wilayah per wilayah. Dia mengusulkan akan pentingnya keberadaan lembaga otoritas khusus yang menangani Bengawan Solo secara lengkap supaya permasalahan yang muncul bisa dicarikan solusi tanpa menyalahkan daerah satu dan lainnya.
“Kita tindak lanjuti termasuk inventarisasi masalah yang ada. Bisa melibatkan dua provinsi saja, atau bisa libatkan pemerintah pusat. Kami siap mendukung bentuk otoritas khusus Bengawan Solo. Ayo kita susur sungai dari Jateng ke Jatim, biar tahu apa yang mau kita lakukan,” ajak Ganjar.
Persoalan banjir, lanjut dia, tidak hanya dirasakan Jatim. Daerah yang dilewati Bengawan Solo seperti Sragen, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Blora turut terkena dampak. Bagi Ganjar sepakat dicari solusinya.
Ganjar mengakui bahwa selain banjir, aliran sungai Bengawan Solo juga mengahadapi masalah soal pencemaran lingkungan, “Beberapa wilayah bahkan tidak bisa untuk kebutuhan sehari hari yaitu air bersih. Sehingga mereka yang selama ini menggunakan untuk kebutuhan sehari hari akibat pencemaran air oleh industri besar dan kecil. Maka kami menindak tegas mereka untuk memperbaiki pengolahan limbah pabriknya,” tegas Ganjar.
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak juga turut menyambut positif sinergitas ini untuk menemukan solusi tepat persoalan klasik yang selalu terjadi. Secara keseluruhan dari pengelolaan sungai dari hulu sampai hilir tidak bisa dioptimalkan secara menyeluruh. Dari penelitian, air sungai yang bisa dimanfaatkan hanya 31 persen untuk pertanian dan perkotaan. Selebihnya hampir 69 persen air langsung ke laut Jawa.
“Perlu ada optimalisasi pemanfaatan air, secara integritas dengan mengurangi risiko bencana, serta program one river, one plan and one management. Maka kami mendukung jika memang ada upaya sinergitas dua provinsi ini,” kata Emil.
Daerah aliran Sungai Bengawan Solo perlu segera ditangani secara menyeluruh. Dalam sambutan pembukaan, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengingatkan ada tanggung jawab pelayanan supaya keberadaan sungai Bengawan Solo ini bisa member manfaat positif bagi masyarakat sekitar sungai, baik untuk kebutuhan air bersih, air minum dan pertanian.
“Jangan lagi dampak seperti yang selama ini dirasakan berupa banjir. Maka jika ada sinergitas yang yang sustainability ada kesinambungan pemanfaatan bagi masyarakat. Air sungai Bengawan Solo ini, bisa digunakan untuk mandi dan cuci, serta bahan baku air minum,” kata Sadad.
Sesuai program Sustanable Development Goals (SDGs) 2030 kata politikus Gerindra ini yang memuat program pembangunan berkelanjutan untuk keselamatan Planet Bumi, salah satunya menjamin ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup manusia. Apalagi kata Sadad, saat ini Jatim dan Jateng adalah lumbung pangan nasional, dan banyak pertanian yang mengandalkan aliran sungai terpanjang di Jawa ini.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto berharap diskusi ini akan mendapat solusi. Bagi dia permasalaha sungai yang membentang di 20 kabupaten/kota ini sudah berat dan butuh penangan sesegera mungkin. Diakuinya penyelesaian masalah sungai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.(azam/priyanto)
