SOSIALISASI NON-PERDA: Perlunya Pembenahan Infrastruktur Desa
WONOPRINGGO – Meski pemerintah sudah menggelontorkan Dana Desa, namun masih banyak wilayah desa memiliki infrastruktur yang belum terbenahi.
-
-
Komisi A Terima Aspirasi Persatuan Non-ASN
GEDUNG BERLIAN – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima perwakilan dari Persatuan Non-ASN Jawa Tengah di ruang rapat kerja komisi, Jumat (29/7/2022). Dalam audiensi tersebut perwakilan dari Non-ASN menjelaskan perihal terbitnya keputusan pemerintah mengenai penghentian tenaga honorer dengan keberadaan kinerja mereka
-
Perkuat Integrasi Data Kendaraan Bermotor Guna Hitung Potensi Pendapatan Daerah
SEMARANG – Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto Baharudin sangat mendukung rencana pemerintah untuk menguatkan data perihal jumlah kendaraan bermotor. Dengan memiliki data yang valid maka potensi pendapatan pun tidak perlu diragukan.
-
RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur mengenai Raperda Pesantren
GEDUNG BERLIAN – Empat wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, Heri Pudyatmoko, Ferry Wawan Cahyono, dan Quatly Abdulkadir Alkatiri memimpin rapat paripurna, Jumat (29/7/2022). Rapat itu mengagendakan penjelasan gubernur soal Raperda tentang Fasilitasi & Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren.
-
Sekwan Ingatkan ASN Bekerja Lebih Efektif dan Efisien
GEDUNG BERLIAN – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar apel pagi sekaligus melepas masa bakti pejabat struktural di lobi lantai I Gedung DPRD Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Jumat, (29/7/2022).
-
SOSIALISASI NON-PERDA: Pengembangan Infrastruktur di Pemalang Perlu Diperhatikan
PEMALANG – Pengembangan infrastruktur kerap menjadi problematika daerah. Berbagai macam infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, gedung sekolah, dan pasar menjadi perhatian utama dalam pembenahan. Ada daerah dengan pengembangan infrastruktur tinggi, namun ada pula daerah dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
-
Penting, Penerapan Tata Bahasa yang Baik dalam Perundang-undangan
SEMARANG – Redaksional penggunaan tata bahasa penyusunan perundang-undangan dan surat menyurat dalam lingkup lembaga pemerintah masih jauh dari kata baik. Sehingga, perlu pembinaan dan edukasi pendampingan penyusunan tata kebahasaan agar penerapan peraturan yang diterbitkan pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
-
Komisi E Ingin Penerapan Fleksibilitas Manajemen RSUD Dr Soetomo Dapat Ditiru
SURABAYA – Pengelolaan badan layanan umum daerah memerlukan sebuah fleksibilitas manajemen supaya bisa beradaptasi maup tidak menyalahi dari setiap aturan. Masalah ini mengemuka dalam pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan pihak manajemen RSUD Dr Soetomo Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (27/7/2022).
-
Pantau Bale Kambang Ambarukmo, Pelajari Pembenahan Wisata Budaya
YOGYAKARTA – Perkembangan sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian Komisi B DPRD Provinsi Jateng. Salah satu upayanya yakni dengan mempelajari pembenahan sejumlah objek wisata ke daerah lain, salah satunya Provinsi DIY.
-
ASPIRASI JATENG: Transformasi Digital Jadi Keharusan
SURAKARTA – Pandemi Covid-19 diakui atau tidak telah mengubah pola pikir masyarakat terutama pelaku bisnis untuk melek digital. Transformasi digital menjadi sebuah keharusan supaya bisnis tetap jalan dan mendapatkan pangsa pasar.
