BAHAS KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan PT. BPR BKK Kendal (Perseroda), di Kabupaten Kendal, Kamis (10/3/2022), soal kinerja keuangan. (foto ariel noviandri)
KENDAL – PT. BPR BKK Kendal (Perseroda) menargetkan setoran deviden ke Pemprov Jateng dan Pemkab Kendal dapat meningkat, dari Rp 5,30 miliar pada 2021 menjadi Rp 6,11 miliar atau naik 15,2%. Demikian disampaikan Dirut BPR BKK Kendal Ahmad Mundolin kepada Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Kamis (10/3/2022).
Ia mengatakan target kenaikan deviden itu didukung dengan perkiraan kenaikan nilai aset dan laba pada tahun ini. Data BPR BKK Kendal menyebutkan, aset pada 2021 sebesar Rp 362,30 miliar ditargetkan naik menjadi Rp 378,53 miliar atau naik 4,5%. Untuk laba, pada 2022 diyakini pula meningkat Rp 1,5 miliar (16,2%) atau sekitar Rp 10,72 miliar dibanding pada 2021 sekitar Rp 9,22 miliar.
“Kami berharap pendapatan itu dapat naik untuk pemprov dan pemkab,” katanya.
Soal Non-Performing Loans (NPL) atau kredit macet, ia mengakui angkanya belum memuaskan. Dikatakan, sebesar 70% nasabah adalah pelaku UMKM, yang terdampak pandemi sehingga rasio NPL sebesar 8%.
“Diakui, angka itu memang masih diatas aturan bank yang sehat tapi diharapkan pada tahun ini persentasenya dapat turun,” ujarnya.
Mendengar paparan itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro mengaku sangat mendukung upaya BPR BKK Kendal dalam rangka kenaikan deviden tersebut. Ia berharap kinerja BPR BKK tidak hanya mengejar keuntungan semata tapi tetap bermanfaat bagi masyarakat yakni menyalurkan kredit bagi pelaku UMKM dan pelaku di sektor pertanian.
“Kami mendukung upaya BPR BKK pada tahun ini dan tetap fokus pada usaha kecil dan sektor pertanian. Dan, kalau bisa melakukan terobosan dengan membuat program kredit bagi kaum milenial. Namun, upaya menekan NPL juga harus dilakukan. Harapannya pula pandemi segera berakhir agar upaya BPR BKK tersebut bisa lancar,” kata Sriyanto. (ariel/priyanto)
