DIALOG TELEVISI : Ketua Komisi E Messy Widiastuti menjadi narasumber dialog publik Aspirasi Jateng : “Cuaca Ekstrem Terus Berlanjut, Apa yang Harus Dilakukan?” yang digelar di Stasiun TATV Surakarta.(andi rinto)
SURAKARTA – Cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang masih terus melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dalam beberapa bulan terakhir. Dampaknya, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga tanah bergerak terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa.
Kondisi tersebut menjadi tema dialog publik bertajuk “Cuaca Ekstrem Terus Berlanjut, Apa yang Harus Dilakukan?” yang digelar di Stasiun TATV Surakarta, Selasa (24/2/2026). Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Messy Widyastuti, Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan, serta Kepala BMKG Jawa Tengah Goeroeh Tjiptanto.
Messy Widyastuti mengakui Jawa Tengah kerap dijuluki sebagai “supermarket bencana” karena memiliki ragam potensi bencana yang lengkap, mulai dari banjir, longsor, tanah bergerak, hingga gempa bumi.
“Ini harus kita sikapi dengan kesadaran kolektif. Penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD, tetapi harus ada sinergi lintas dinas dan kolaborasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi tutupan hutan di Jawa Tengah yang saat ini hanya sekitar 18,9–19 persen dari total luas daratan pada 2024. Sementara itu, luas lahan kritis dan sangat kritis diperkirakan mencapai ratusan ribu hektare akibat alih fungsi lahan dan penebangan liar. Menurutnya, kerusakan lingkungan turut memperparah dampak cuaca ekstrem. Ia mencontohkan dugaan alih fungsi lahan dan aktivitas penambangan di kawasan lereng Gunung Slamet yang disinyalir berkontribusi terhadap banjir bandang di kawasan Guci beberapa waktu lalu.
“Harus ada perencanaan jangka panjang untuk pemulihan hutan dan pengendalian alih fungsi lahan,” tegasnya.
Kalakhar BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan menjelaskan, bencana terbaru terjadi di Kabupaten Grobogan dan Demak akibat banjir, serta tanah bergerak di Kabupaten Pekalongan dan Tegal.
Menurutnya, keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana, termasuk saat terjadi tanggul jebol maupun longsor. BPBD bersama TNI-Polri, relawan, dan pemerintah daerah bergerak cepat melakukan evakuasi serta penyelamatan.
“Peralatan seperti alat berat sudah siap. Koordinasi dan komitmen menjadi kunci,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan dilakukan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) sesuai Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016, dengan satu komando di bawah Komandan Tanggap Darurat. Sistem ini mengintegrasikan personel, logistik, dan komunikasi agar respons lebih cepat dan terstruktur.
Di Desa Padasari, jumlah pengungsi tercatat sekitar 2.700 jiwa. Pemerintah memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, hingga pendidikan tetap terpenuhi. Dinas Pendidikan bahkan menyiapkan kelas darurat agar anak-anak tetap bisa belajar.
BPBD juga mendorong penguatan “Tim Tangguh Desa” dan pemasangan sistem peringatan dini (early warning system) di wilayah rawan. Kepala BMKG Jawa Tengah Goeroeh Tjiptanto menyampaikan bahwa curah hujan tinggi diperkirakan masih berlangsung hingga Maret 2026. Memasuki April, intensitas hujan diprediksi mulai menurun.
“Secara umum, kondisi hujan masih dalam kategori normal musim penghujan, namun ada peningkatan intensitas pada periode tertentu akibat dinamika atmosfer regional,” jelasnya.
Ia menyebut cuaca ekstrem saat ini dipicu kombinasi beberapa faktor, seperti aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka laut yang hangat, serta kelembapan udara tinggi yang memicu pembentukan awan hujan secara masif.
Menjelang arus mudik dan balik Lebaran, BMKG memprediksi hujan masih berpotensi terjadi, terutama di wilayah pegunungan dan daerah rawan longsor. Karena itu, masyarakat diminta rutin memantau informasi prakiraan cuaca resmi. Komisi E menilai penanganan bencana secara umum berjalan baik.
“Sebentar lagi jutaan pemudik masuk ke Jawa Tengah. Masyarakat harus waspada, siapkan perjalanan dengan baik, cek kondisi kendaraan, dan pantau informasi cuaca,” kata Messy.
Bergas menambahkan, masyarakat diimbau tidak mendirikan bangunan di daerah rawan bencana, menjaga kebersihan saluran air, serta segera melapor jika muncul tanda-tanda tanah retak atau debit sungai meningkat drastis.Ketiganya sepakat bahwa cuaca ekstrem bukan hanya persoalan alam, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan. Sinergi pemerintah, DPRD, aparat, dan masyarakat menjadi kunci meminimalkan dampak bencana di Jawa Tengah.(hini/priyanto)
