Mitigasi Kebencanaan Wajib Disesuaikan dengan Protokol Kesehatan

1 asatpolpp1

KUNJUNGAN KERJA: Jajaran Komisi E bertemu dengan BPBD Kabupaten Batang.(foto: priyanto)

BATANG – Pemetaan (mitigasi) kebencanaan sangat penting dilakukan masing-masing daerah. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, perlu persiapan secara menyeluruh dalam memitigasi bencana agar tetap sesuai protokol kesehatan.

Masalah ini mengemuka dalam pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang, Selasa (6/10/2020). Pertemuan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan itu dilakukan di Posko Terpadu Penanganan Covid-19, kawasan Alun-alun kabupaten. Rombongan DPRD itu diterima Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Batang Ulul Azmi dan didampingi Kabid Penanganan Darurat BPBD Jateng Dikki Ruli Perkasa.

Anggota Komisi E Endrianingsih Yunita mengungkapkan, melihat kasus bencana banjir di DKI Jakarta beberapa waktu lalu ternyata tempat pengungsian yang sesuai protokol kesehatan tidak ada. Kejadian itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan rawan bencana seperti Batang.

“Perlu dipikirkan mulai sekarang tempat pengungsian manakala ada bencana namun tetap sesuai protokol kesehatan,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Sebagaimana ditegaskan Sumarsono selaku pimpinan rombongan Komisi E, pihaknya mulai roadshow ke sejumlah daerah untuk mengetahui kesiapan dalam penanganan bencana alam. Terlebih untuk masa sekarang ini dengan intensitas hujan yang mulai tinggi perlu kesiapsiagaan daerah.

Selanjutnya anggota Komisi E lainnya, Ahmad Ridwan menyoroti wilayah kota yang menjadi langganan banjir luapan dari Sungai Gendingan. Pemerintah kabupaten perlu koordinasi dengan Pemprov Jateng supaya segera menangani permasalahan sungai yang selalu meluap saat hujan lebat. Bahkan dalam kesempatan itu dia mendorong BPBD Jateng untuk memberikan bantuan perahu yang sudah menjadi usulan Batang.

Sementara itu, Ulul Azmi memberikan penjelasaan dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan anggota dewan tersebut. Mengenai tempat pengungsian sesuai protokol kesehatan, Pemkab Batang sudah menyiapkan sejumlah lokasi antara lain di kompleks Stadion M Sarengat, dan Gedung Dharma Wanita. Di sejumlah kecamatan pun sudah ada tempat tempat penampungan yang sesuai protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Berbicara mengenai mitigasi bencana, lanjut Ulul, ada sembilan bencana yang kerap terjadi di Batang. Yakni banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrem, bencana gunung api Dieng, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang ekstrem. Untuk penanganan sudah siap namun ada yang kekurangan perahu, peralatan dapur umum dan mobile portable lamp.

“Alhamdulillah dalam kesempatan ini terkait kekurangan perahu bisa terjawab. BPBD Jateng siap memberi bantuan perahu. Secara keseluruhan kami siap dan personel lapangan dalam kondisi siap siaga,” ucapnya.(priyanto/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.