KONFLIK SOSIAL : Komisi A DPRD Jateng saat berada di Kantor Badan Kesbangpol DIY guna studi komparasi strategi penanganan konflik sosial dan penanggulangan premanisme.(foto: nora kusuma)
YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19/9/2025), guna studi komparasi strategi penanganan konflik sosial dan penanggulangan premanisme. Rombongan dipimpin Ketua Komisi A Imam Teguh, didampingi Wakil Ketua Mukafi Fadli serta jajaran Badan Kesbangpol Jateng. Mereka diterima langsung Kepala Badan Kesbangpol DIY, Lilik Andi Aryanto.
Imam Teguh menilai DIY memiliki keunggulan dalam penyelesaian konflik. “Daerah dengan kemajemukan tinggi seperti Yogya mampu mengendalikan dinamika aksi massa dengan cepat. Ini yang ingin kami pelajari,” ujarnya.
Lilik menjelaskan, DIY telah mengembangkan program Jaga Warga di setiap pedukuhan dengan total lebih dari 106 ribu anggota. “Jaga warga menjadi garda terdepan menyelesaikan masalah sosial sebelum naik ke level lebih tinggi. Ormas juga kami fasilitasi lewat Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan (FKOK),” jelasnya.
Dalam diskusi, anggota Komisi A Sumarsono mempertanyakan proses pembentukan dan pendanaan program tersebut.
“Jaga warga ini apakah murni inisiatif masyarakat atau arahan pemerintah? Bagaimana cakupannya, dan dari mana anggaran operasionalnya?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Lilik menegaskan bahwa program ini merupakan inisiasi Pemerintah Daerah DIY yang difasilitasi dengan rompi dan alat komunikasi HT, sementara dukungan operasional ditopang oleh pemerintah kelurahan.
Sunarno juga menyoroti kerja sama di wilayah perbatasan provinsi. “Apakah ada kerja sama di bidang keamanan maupun pertambangan antara Jawa Tengah dan DIY?” tanyanya.
Lilik menjawab bahwa koordinasi telah dijalankan melalui Satpol PP, bahkan diperkuat MoU Gubernur DIY dan Jateng yang mencakup keamanan, penambangan, kebencanaan, hingga isu perbatasan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan perbedaan Linmas dan Jaga Warga. Linmas ditempatkan dua orang per RW dengan tugas utama membantu penanganan kebencanaan dan keamanan lingkungan. Sementara Jaga Warga berbasis dusun, dengan sekitar 30 anggota per dusun, lebih difokuskan pada penyelesaian konflik sosial. Keduanya berada di bawah koordinasi Satpol PP dan saling melengkapi. Dalam kesempatan itu juga disampaikan capaian DIY yang meraih peringkat pertama nasional dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).(nora/priyanto)
