Industri di Batang Harus Berperan dalam Pengentasan Pengangguran

Tanggal -
1000516855

SOAL PENGANGGURAN. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengah Pemkab Batang di Pendopo Kabupaten Batang, Selasa (29/7/2025), membahas persoalan pengangguran. (foto ashar alhadi)

BATANG – DPRD Provinsi Jateng kini menyoroti persoalan pengangguran yang ada di daerah. Seperti saat Komisi C DPRD menyambangi Pemkab Batang, Selasa (29/7/2025).

Disana, Komisi C berdiskusi dengan Asisten II Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Batang Asri Hermawan membahas persoalan pengangguran. Dalam diskusi itu, Asri mengungkapkan bahwa ada sekitar 28.000 pengangguran di Batang.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kondisi tersebut yakni melakukan kerjasama dengan sejumlah industri. Ia mengakui upaya itu perlu dibarengi dengan pelatihan kerja dan ketrampilan agar mampu bersaing di dunia industri.

Soal BUMD, lanjut dia, berperan dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) dan penyaluran kredit bagi pelaku sektor UMKM.

“Di KITB (Kawasan Industri Terpadu Batang) sudah masuk sejumlah industri. Tercatat, ada 10 tenant dari Tiongkok, 2 tenant dari Amerika, 1 tenant dari Belanda, dan beberapa negara lain dengan total nilai investasi sampai Juli ini sekitar Rp 19,1 triliun. Dari investasi itu, tenaga kerja yang terserap sebanyak 7.100 di KITB,” papar Asri.

Mendengarnya, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Anton Lami Suhadi mengakui saat ini banyak industri yang berkembang di Batang. Dengan kondisi itu, pihaknya berharap keberadaan sejumlah industri mampu menekan angka pengangguran.

“Pemerintah kabupaten juga perlu memberikan insentif pajak bagi investor yang akan masuk ke Batang. Dengan begitu, industri akan semakin banyak dan semakin banyak pula lapangan kerjanya,” kata Anton. (ashar/ariel)

Dilihat: 94

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.