ASPIRASI JATENG : Jamin Stok Minyak Goreng selama Ramadan

Tanggal -
WhatsApp Image 2022 03 08 at 20.12.08

BAHAS MINYAK GORENG : Ketua Komisi B Sumanto menjadi narasumber di Stasiun TATV Surakarta membahas kelangkaan minyak goreng.(foto: sonidinata)

SURAKARTA – Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto berharap jelang bulan Puasa dan Lebaran stok minyak goreng di pasaran bisa terjaga. Dengan demikian tidak akan terjadi panic buying maupun kelangkaan stok. Harapan tersebut diungkapkannya saat bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng Arief Sambodo saat menjadi narasumber dalam acara Aspirasi Jateng “Minyak Goreng Langka, Ada Apa?” di Stasiun TATV Surakarta, Selasa (8/3/2022).

“Harapan kami puasa nanti stok minyak goreng bisa terkendali. Jangan ada kekurangan, apalagi Indulfitri besok ada sinyal kita bisa berlebaran. Pemerintah kami harap bisa mencukupi stok,” ucapnya.

Kepada masyarakat pun dia turut meminta supaya dalam membeli minyak goreng secukupnya. Dengan demikian suplai bisa terkendali.

Arief mengungkapkan, pihaknya sejak Januari lalu dengan bekerja sama pihak swasta dan distributor minyak goreng terus melakukan pemantauan sekaligus operasi pasar di Jateng. Sampai awal Maret saja sudah menyasar di 35 kabupaten/kota. Dalam pembagian itu, Arif menyebut, setiap kabupaten/kota mendapat jumlah berbeda dengan mendapat 3.000 liter, 2.000 liter, dan lain-lain. Hal itu disesuaikan dengan permintaan masing-masing. Rencananya, dia menambahkan, Disperindag Jateng akan segera menggelar operasi pasar tahap kedua. Hal itu guna terus mengendalikan kenaikan harga minyak goreng.

Widiastuti selaku dosen Fakultas Hukum Unisri Surakarta menyebut di Indonesia, minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting dan sudah masuk dalam salah satu kebutuhan pokok. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena  minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya.

Perihal penyebab kelangkaan minyak goreng ini karena dipengaruhi pasar global terutama harga CPO (crude palm oil). Sekarang ini harga CPO ditentukan oleh pasar dunia dengan mengalami kenaikan dari 1.100 dolar AS menjadi 1.340 dolar AS. Akibat kenaikan harga CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Dengan begitu produsen akan mendapatkan keuntungan lebih besar.

Faktor kedua adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. “Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel,” terangnya.

Dengan demikian, CPO tidak saja untuk memenuhi kebutuhan baku minyak goreng namun sudah untuk bahan baku biodiesel. India dan China pun sangat menggantungkan CPO.(cahya/priyanto)

Dilihat: 51

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.