DISKUSI TELEVISI : Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menjadi narasumber dalam diskusi “Aspirasi Jateng” yang disiarkan langsung TATV di Surakarta, Selasa (23/2/2021). (foto: atson hade)
SURAKARTA – Membangun kesadaran masyarakat sangatlah penting guna menekan penyebaran Covid-19. Dengan demikian masyarakat akan memiliki kebiasaan menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian.
Ungkapan tersebut dilontarkan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto saat menjadi pembicara dalam acara Aspirasi Jawa Tengah dengan topik “PPKM Mikro Solusi Tekan Covid-19, Bagaimana Pelaksanaannya di Jawa Tengah ?”, yang disiarkan langsung oleh TATV, Selasa (23/2/2021). Dipandu host Enie Astitie dan Bona Ventura, turut menjadi narasumber yaitu Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jateng Sugeng Riyanto dan Sri Hastarjo, Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta).
Dikemukakannya, dengan kesadaran yang tinggi maka penerapan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan menjadi sebuah pembiasaan hidup sehari-hari.
“Dengan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan maka kebijakan PPKM mikro sangatlah efektif,” ucapnya.
Menyangkut masalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro, lanjut Bambang, menjadi ujung tombak adalah RT/RW. Hanya sayang, ketentuan untuk menguatkan peran RT/RW sangat lemah untuk memberlakukan sebuah pembatasan kegiatan. Ke depan pemerintah daerah perlu menguatkan peran RT/RW.
“Untuk permasalahannya RT/RW yang berada di perkotaan dalam mengoptimalkan perannya sangat sulit terutama soal dana. Berbeda di pedesaan, dalam membuat posko PPKM Mikro bisa menggunakan 8% dari APBDes,” ucapnya.
Terkait masalah tersebut, Sugeng Riyanto mengemukakan, penggunaan APBDes untuk operasional posko ada Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1/2021. Bahwa dana desa dapat digunakan untuk BLT desa dan minimal 8% untuk penanganan Covid-19.
Secara keseluruhan, Pemprov Jateng sebenarnya dalam kebijakan PPKM Mikro sudah memiliki embrio mengenai pemberdayaan masyarakat yakni membentuk Satgas Jogo Tonggo. Hanya saja pembentukannya ditingkat RW. Sekarang fungsi Satgas Jogo Tonggo sampai tingkat RT.
Dari sisi pengamatan akademisi, diungkapkan Sri Hastarjo, peran pemerintah sudah optimal. Sayangnya yang kerap ditonjolkan kepada masyarakat adalah mengenai kenaikan kasus bukan pada sisi angka kesembuhan. Pola komunikasi yang selama ini terbangun harus diubah. Perlu ada optimisme yang dibangun supaya masyarakat tidak khawatir.(atson/priyanto)
