DIALOG: Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni menjadi pembicara dalam dialog di Surakarta.(foto: dewi sekar)
SURAKARTA – Kenaikan harga beras saat ini sedang menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah dituntut segera menurunkan harga mengingat memunculkan inflasi terlebih mendekati Ramadan dan Idulfitri.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Sri Marnyuni saat menjadi narasumber dalam dialog Prime Topic mengangkat tema “Turunkan Harga Pangan”, Rabu (6/3/2024) di Adhiwangsa Hotel & Convention Surakarta.
Menurutnya, permasalahan kenaikan harga beras karena antara suplai (stok) dan permintaan tidak seimbang. Dari pihak penyalur beras, info yang didapatkan sekarang ini stok tipis. Beras yang ada di pasaran pun jumlahnya tidak melimpah. Di sisi lain, mengingat beras termasuk kebutuhan pokok masyarakat menjadikan permintaan tinggi.
“Antara stok dan permintaan tidak seimbang. Harga pun melonjak drastic. Sayangnya petani tidak menikmati kenaikan harga beras. Kita jangan cuma teori, maka harapan kami sepanjang waktu harus memanfaatkan sumber daya yang ada dan mestinya menggunakan kelembagaan serta memanfaatkan budaya lokal,” ucap Sri Marnyuni.
Saat ini pemerintah mendorong petani supaya produksi pertanian tidak lari ke mana-mana supaya ketersediaan beras tercukupi, kemudian harga terjangkau di pasar, dan menekan angka kemiskinan.
“Ini belum masuk puasa saya mengkhawatirkan harga melejit dan membuat daya beli masyarakat berkurang,” tambahnya.
Senada, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jateng Sucahyo menjelaskan produksi gabah pada Maret sekitar 1,426 juta ton. Apabila hal tersebut dikonversi jadi beras sekitar 820,554 ton. Maka dari itu kebutuhan surplus sekitar 480 ton.
“ada beberapa lahan pertanian tergenang air di Demak, yang semula mau panen jadi gagal panen. itu termasuk salah satu naiknya harga beras yg menjadikan stok terbatas, permintaan meningkat. Masalahnya ada di supply demand sehingga harga beras meningkat,” ucap Sucahyo. Semakin banyak permintaan dengan kesediaan, tentunya akan berpengaruh pada peningkatan harga di pasaran.
Akademisi FEB UNS Surakarta Mulyanto juga turut menjelaskan bahwa Pemprov Jateng melalui Disperindag juga melakukan pantauan setiap hari yang dilakukan 35 Kabupaten Kota untuk frame harga harus ada yang dilaporkan di SP2KP baik itu stok di tingkat pedagang.
“di Indonesia yang paling susah dilakukan yaitu berkoordinasi, karena semuanya punya kepentingan di kegiatan proyek, informasi koordinasi dan keterbukaan itu yang paling utama,” jelasnya. Harapannya semakin hari ketika banyak orang terlibat dalam pemecahan masalah, semoga hal seperti ini tidak terulang.(dewi/priyanto)
