TERIMA PLAKAT. Sumanto saat menyerahkan plakat kepada Mustalibun usai berdialog di Kantor Bank BPR Astanajapura di Kabupaten Cirebon Provinsi Jabar, Rabu (21/10/2020), dalam rangka Raperda Perubahan Badan Hukum atas Perda BPR BKK nomor 4 Tahun 2017 menjadi Perseroda. (foto sunu andhy purwanto)
CIREBON – Panitia Khusus (Pansus) BPR BKK DPRD Provinsi Jateng terus mencari data dan masukan guna pembahasan isi Raperda Perubahan Badan Hukum atas Perda BPR BKK nomor 4 Tahun 2017 menjadi Perseroda. Pada Rabu (21/10/2020), Pansus didampingi Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setda Jateng mengunjungi Kantor Bank BPR Astanajapura di Kabupaten Cirebon Provinsi Jabar.
Rombongan diterima oleh Dirut Bank BPR Astanajapura Multahibun beserta jajarannya. Dalam pengantarnya, Ketua Pansus Sumanto mengatakan pihaknya masih mencari solusi penyelesaian Raperda Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR BKK Menjadi Perseroda.
“Kami berharap mendapat masukan, hal-hal yang baik dari Bank BPR Astanajapura bagi (Raperda) BPR BKK di Jateng yang akan diubah menjadi Perseroda,” ujar Politikus PDI Perjuangan, yang juga Ketua Komisi B DPRD Jateng itu.
Senada, Anggota Pansus Untung Wibowo Sukowati menambahkan Bank BPR Astanajapura merupakan hasil merger 7 BPR. Berbeda dengan di Jateng, konsolidasi antar BKK tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Nah, apakah ada kendala dalam proses merger Bank BPR Astanajapura tersebut?,” tanya Legislator PDI Perjuangan itu.
Tiga Anggota Pansus lainnya diantaranya Masfui Masduki (Fraksi Golkar), Yudi Indras Wiendarto (Fraksi Gerindra), dan Muhammad Yunus (Fraksi PAN) juga menanyakan soal kronologi merger Bank BPR Astanajapura, pembagian segmen pasar antara Bank BPR Astanajapura dengan Bank Jabar Banten (BJB), dan komposisi modal antara Pemprov Jabar dengan Kabupaten Cirebon.
Menanggapi hal itu, Dirut Bank BPR Astanajapura Mustalibun menjelaskan komposisi permodalan bank pelat merah yang dipimpinnya memang berbeda dengan di Jateng. “Di Astanajapura, Pemprov Jabar hanya 45 persen, yang mayoritas justru Pemkab Cirebon yakni 55 persen. Jadi kebalikannya Jateng (pemprov 51 persen kabupaten/ kota 49 persen),” tuturnya.
Mengenai kronologinya, kata dia, pada waktu itu rata-rata permodalan dari 7 BPR kurang dari Rp 3 miliar. Karena ketentuan OJK modal BPR harus Rp 3 miliar, maka pemilik diwajibkan mememuhi ketentuan itu.
“Tapi semua pemilik tidak ada yang mau menambahkan modal dan untuk menyelamatkan BPR, maka ketujuh BPR tersebut sepakat merger,” jelasnya.
Terkait segmen pasar, Mustalibun menerangkan, ada kesepakatan dengan BJB agar tidak saling intervensi. “BJB hanya mengambil gaji PNS dan perangkat desa,” ujarnya.
Untuk diketahui, kinerja Bank BPR Astanajapura per September 2020 terdiri dari total aset mencapai Rp 322, 01 miliar, dana masyarakat Rp 262,56 miliat, dan kredit Rp 224,81 miliar. Adapun pendapatan yang diraih sebesar Rp 44,41 miliar dengan laba bersih Rp 6,56 miliar. (sunu/ariel)
