BAHAS KEMISKINAN. Komisi D DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel di Kota Makassar, Jumat (28/2/2020), membahas soal kemiskinan di daerah. (foto dewi sekarsari)
MAKASSAR – Persoalan kemiskinan masih menghantui Provinsi Jateng sampai sekarang. Kondisi itu dapat dilihat di beberapa kabupaten, yang warganya masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Guna menekan persoalan tersebut, Komisi D DPRD Provinsi Jateng ikut berupaya agar semua warga mendapatkan rumah yang layak huni. Salah satu upayanya yakni dengan mengoptimalkan program rumah layak huni dengan beberapa indikator pendukung salah satunya adalah penggunaan air bersih, sanitasi yang sehat.
“Kami ingin mencapai ‘Gerakan 100-0’ yang artinya 100 persen air bersih dan 0 kawasan kumuh yang kami upayakan,” kata Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri, Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan, saat memimpin Komisinya melakukan studi banding mengenai penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (28/2/2020).
Saat berdiskusi dengan jajaran dinas, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso juga mengatakan upaya 100% air bersih itu menjadi inspirasi bersama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. “Air bersih bisa menjadi insipirasi kita bersama. Minimal kita mulai penataan dan, jika ada catatan-catatan bersama, kita berikan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing,” kata Politikus PKS itu.
Senada, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng Arief Djatmiko juga berkeinginan untuk mempercepat penyelesaian kawasan kumuh yang masih ada di wilayah Jateng. “Bagaimana kita menangani, kita mengintegrasikan, kita bisa menyelesaikan, kita jalan bersama, dan kita diskusikan persoalan tersebut. Ada beberapa hal disini cukup menarik untuk kami catat yakni bersama berjuang ke pusat dan kita kolaborasikan terus bentuknya,” kata Arief.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni menjelaskan capaian RTLH di Sulsel berkisar 0,195% per satuan penduduk. Datanya juga menyebutkan, persentase kawasan kumuh yang belum tertangani sekitar 0,049% dimana angka itu dapat tertangani namun tidak yakin dengan kemampuan di bidang investasi yang sering mendahulukan pembangunan jalan, pendidikan dan kesehatan.
“Masalah yang kami hadapi, semakin bertambah program juga semakin bertambah kawasan kumuhnya,” ucap Andi.
EFEK MISKIN
Tentang penanganan RTLH, lanjut dia, yang dilakukan Pemprov Sulsel yakni dengan mengurangi efek kemiskinan. Konsepnya, kurangi bebannya dan tingkatkan pemasukannya.
“Seperti olah hasil pertanian supaya menimbulkan nilai tambah. Jadi, mencari persoalan dan menjadi solusi, itu kuncinya,” sarannya. (dewi/ariel)
